Ntvnews.id, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa biaya untuk memulihkan dan membangun kembali Jalur Gaza diperkirakan lebih dari 53 miliar dolar AS (sekitar Rp862 triliun).

Untuk kebutuhan jangka pendek dalam tiga tahun pertama, dana yang diperlukan mencapai sekitar 20,6 miliar dolar AS (sekitar Rp334,5 triliun).

"Laporan itu memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di seluruh Jalur Gaza dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sebesar 53,142 miliar dolar AS," demikian laporan yang dirilis Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Selasa 11 Februari 2025.

Laporan tersebut menyoroti dampak ekonomi dan kemanusiaan yang parah akibat perang genosida Israel di Gaza, wilayah Palestina yang padat penduduk. Perekonomian di daerah itu diperkirakan akan menyusut hingga 83 persen pada 2024, sementara tingkat pengangguran dapat mencapai 80 persen. 

"Di Wilayah Pendudukan Palestina, angka kemiskinan diperkirakan meningkat menjadi 74,3 persen pada 2024, naik dari 38,8 persen pada akhir 2023," sebut laporan itu.  

Baca juga: PBB: Hampir 2.900 Orang Tewas dalam Konflik di Kongo Timur

Guterres menekankan bahwa memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak harus menjadi prioritas utama. 

"Dalam jangka waktu segera dan pendek, skala krisis kemanusiaan ini membutuhkan perhatian berkelanjutan dalam penyaluran bantuan darurat yang menyelamatkan nyawa." 

Merujuk pada seruan darurat kemanusiaan PBB senilai 6,6 miliar dolar AS (Rp107,3 triliun) yang diumumkan pada 11 Desember 2024, laporan tersebut menyebutkan bahwa 3,6 miliar dolar AS (Rp58,5 triliun) dialokasikan untuk kebutuhan mendesak bagi 2,1 juta warga Palestina di Gaza. 

"Kebutuhan jangka pendek itu berfokus pada penanganan krisis kemanusiaan akut melalui distribusi bantuan darurat dan penyediaan layanan penting, termasuk perlindungan, hingga layanan lokal dan pasar dapat kembali berfungsi," jelas laporan itu. 

Laporan itu juga menyoroti dua prioritas utama: melindungi warga sipil dan memastikan bantuan dapat diakses dengan aman tanpa hambatan. 

Baca juga: Houthi Siap Gempur Israel jika Gaza Kembali Diserang

"Dengan sebagian besar bangunan tempat tinggal rusak atau hancur, sekitar 1,13 juta orang kini bertahan di tempat-tempat penampungan darurat atau tenda-tenda yang tidak memberikan perlindungan memadai," sebut laporan itu, seraya memperingatkan bahwa layanan kesehatan masih sangat terbatas. 

Selain itu, laporan tersebut mengingatkan bahwa sedikitnya delapan anak di Gaza meninggal akibat hipotermia pada Desember 2024 hingga awal Januari 2025.

Guterres menyerukan dukungan internasional yang lebih kuat untuk memperkuat Otoritas Palestina agar bisa kembali mengelola Gaza sepenuhnya. 

"Reformasi politik, kelembagaan, dan ekonomi juga diperlukan, tetapi harus realistis dan didukung dengan pendanaan yang memadai," katanya.  

Ia juga menegaskan bahwa Gaza harus tetap menjadi bagian dari negara Palestina tanpa pengurangan wilayah serta memiliki kesatuan politik, ekonomi, dan administrasi dengan Tepi Barat.

(Sumber: Antara)