Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan klarifikasi mengenai efisiensi anggaran di Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan membantah informasi yang beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa anggaran lembaga tersebut setelah efisiensi hanya tersisa Rp500 juta.
"Saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data yang kami terima, anggaran KND itu lebih dari Rp6 miliar. Setelah dilakukan efisiensi, tersisa sekitar Rp3 miliar lebih, jadi informasi yang beredar bahwa anggaran tinggal Rp500 juta itu tidak benar," ungkapnya, Jumat 28 Febuari 2025.
Baca Juga : Kemensos Salurkan Bantuan Rp2 Miliar untuk Korban Banjir di DKI Jakarta
Gus Ipul memastikan bahwa bantuan sosial (bansos) dan layanan terapi untuk penyandang disabilitas tetap akan berjalan tanpa pengurangan meskipun anggaran telah mengalami efisiensi.
"Untuk bansos disabilitas dan layanan terapi bagi penyandang disabilitas, sama sekali tidak ada yang dikurangi. Bahkan di 30 sentra yang kami miliki, seperti yang saya cek di Palembang, Sumatera Selatan, dan daerah lainnya, layanan-layanan untuk penyandang disabilitas tetap berjalan dengan baik," tegasnya.
Dia juga menambahkan bahwa layanan dari tenaga medis dan pendamping untuk penyandang disabilitas tetap berjalan normal, dengan biaya untuk pelayanan tersebut tidak dikurangi.
Baca Juga : Kemensos Targetkan Evaluasi Penerima Bansos Rampung Maksimal 5 Tahun
"Tenaga medis dan pendamping untuk penyandang disabilitas tetap bekerja seperti biasa, karena biaya untuk layanan ini tidak ada yang dikurangi. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, dan tugas utama KND tetap dilaksanakan dan tidak ada pengurangan," lanjutnya.
Gus Ipul juga menjelaskan prinsip-prinsip efisiensi anggaran, yang pertama adalah memastikan bansos yang langsung diberikan kepada masyarakat tidak berkurang; kedua, anggaran operasional yang berkaitan dengan bansos, seperti biaya distribusi, tidak dipangkas; ketiga, gaji pegawai dan honor pendamping tetap utuh; keempat, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi kualitas, kinerja, dan semangat kerja; dan kelima, pelayanan publik tidak terganggu.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Akan Dikelola Kemensos, Ditujukan untuk Masyarakat Tak Mampu Ekstrem
Dalam data yang dipaparkan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa pagu anggaran KND untuk tahun 2025 semula sebesar Rp6.915.689.000. Setelah efisiensi, sisa anggaran yang tersedia adalah Rp3.885.502.000, sehingga anggaran yang dapat digunakan berjumlah Rp3.030.187.000.
Anggaran yang dapat digunakan tersebut meliputi belanja gaji/jasa lainnya (honor staf, honor pelaksana, honor tenaga ahli, honor tenaga teknis/PPNPN), keperluan perkantoran sehari-hari, belanja pengiriman surat, honor satuan kerja, barang operasional, serta belanja perjalanan dinas luar negeri yang berjumlah Rp2.222.938.000.
Sementara itu, sisa efisiensi yang dapat digunakan untuk belanja perjalanan dinas, bahan, barang persediaan konsumsi, langganan, sewa, dan jasa profesi mencapai Rp807.249.000.
(Sumber Antara)