Karena itu, Basuki mengaku bahwa dirinya akan menyetujui jika nantinya DPR yang mengusulkan implementasi Tapera diundur. Menurut dia, program tersebut tentu harus melihat dari aspek kesiapan masyarakat Indonesia sendiri. 

Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. (Antara)

"Jadi kalau ada usulan, apalagi dari DPR misalnya minta untuk diundur, menurut saya sudah kontak dengan Bu Menkeu juga kita akan ikuti," pungkasnya.

Untuk diketahui, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho sempat memberikan keterangan ketika media briefing soal Program Tapera di Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024 lalu. Kegiatan ini soal polemik potongan gaji seluruh pekerja sebesar 3% dari total gaji yang diterima. 

Dalam keterangannya, Heru Pudyo Nugroho mengatakan bahwa iuran Tapera ini belum pasti bakal dipungut pada tahun 2027. Dalam aturannya, dikatakan bahwa iuran ini diberlakukan tujuh tahun setelah BP Tapera dibentuk pada 2020 sehingga diberlakukan pada 2027.