Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengikuti pertemuan ASEAN Leaders Gathering di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali. (Dok.Antara)
Ntvnews.id, Filipina - Istana Kepresidenan Filipina menegaskan bahwa pemerintah tetap berkewajiban memastikan mantan Presiden Rodrigo Duterte mendapatkan persidangan yang adil di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Hal ini disampaikan oleh Pejabat Pers Istana sekaligus Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan, Claire Castro, pada Jumat, 14 Maret 2025.
Baca Juga: Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditahan di Pusat Penahanan Scheveningen
"Di bawah Undang-Undang Republik 9851, sebagai warga Filipina -- bukan hanya karena ia mantan presiden -- pemerintah harus memastikan bahwa Duterte mendapat persidangan yang adil, terutama karena ia adalah warga Filipina," katanya.
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Antara)
Meski demikian, pemerintah Filipina menegaskan bahwa mereka tidak akan membiayai pembelaan hukum Duterte dalam persidangan ICC.
"Mereka memiliki pengacara sendiri. Kami sudah menyatakan bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab atau keterlibatan dalam proses ICC," tambahnya.
Castro juga menegaskan bahwa pemerintah Filipina tidak memiliki yurisdiksi atas penanganan kasus Duterte di ICC. Menurutnya, setelah mantan presiden tersebut diserahkan ke ICC, pemerintah tidak lagi memiliki tanggung jawab atasnya.
"Kami tidak memiliki yurisdiksi atas prosedur ICC. Setelah kami menyerahkan mantan presiden ke ICC, pemerintah tidak lagi memiliki tanggung jawab terhadapnya," kata Castro.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
