Apa Peran Departemen Pendidikan yang Dibubarkan Donald Trump?

Ntvnews.id, Washington DC - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan pada Kamis, 20 Maret 2025 waktu setempat. Namun, apakah langkah ini benar-benar bisa dilakukan?

Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump menandatangani perintah tersebut, yang telah lama diinginkan oleh sebagian kelompok konservatif. Ia menuduh Departemen Pendidikan sebagai lembaga yang mengalami "kegagalan yang mencengangkan" dan berencana mengembalikan anggaran yang dikelolanya kepada masing-masing negara bagian.

"Kami akan menutupnya secepat mungkin," ujar Trump saat menandatangani dokumen tersebut, dikutip dari Reuters, Senin, 24 Maret 2025.

Dalam acara penandatanganan, Trump memuji Linda McMahon, yang ditunjuknya untuk memimpin departemen tersebut. Ia bahkan menyatakan harapannya agar McMahon menjadi Menteri Pendidikan terakhir.

Trump juga menambahkan bahwa ia akan mencari posisi lain bagi McMahon dalam pemerintahannya.

Tak lama setelah dilantik, McMahon mengirimkan memo berjudul "Misi Terakhir Departemen Kita" kepada 4.400 pegawai, yang diyakini merujuk pada rencana Trump untuk membubarkan lembaga tersebut.

"Inilah kesempatan kita untuk memberikan pelayanan publik terakhir yang berkesan bagi para siswa generasi mendatang," tulisnya.

"Saya berharap Anda semua dapat bekerja sama dengan saya, sehingga ketika misi terakhir ini tuntas, kita dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah mewariskan pendidikan Amerika yang lebih merdeka, lebih tangguh, serta penuh harapan bagi masa depan."

Meskipun perintah eksekutif telah ditandatangani, langkah ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum, sebagaimana banyak kebijakan Trump sebelumnya yang berupaya mengecilkan ukuran pemerintah federal.

Selain itu, menutup Departemen Pendidikan sepenuhnya memerlukan persetujuan Kongres, sesuatu yang diakui oleh pihak Gedung Putih sebagai tantangan besar.

Namun, sejak Trump kembali ke Gedung Putih, departemen ini telah mengumumkan rencana untuk mengurangi sekitar setengah dari jumlah tenaga kerjanya.

Apa Peran Departemen Pendidikan AS?

Didirikan pada tahun 1979, Departemen Pendidikan AS bertanggung jawab atas pendanaan sekolah-sekolah negeri, pengelolaan pinjaman mahasiswa, serta program-program yang membantu siswa kurang mampu.

Meskipun sering disalahpahami bahwa departemen ini mengendalikan sekolah-sekolah dan menentukan kurikulum, sebenarnya tugas tersebut menjadi kewenangan pemerintah negara bagian dan distrik lokal.

Lembaga ini juga mengawasi program pinjaman mahasiswa dan mengelola hibah Pell, yang membantu siswa berpenghasilan rendah mengakses pendidikan tinggi. Selain itu, departemen ini mendukung program untuk siswa penyandang disabilitas serta mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Departemen Pendidikan juga memiliki peran dalam menegakkan hukum hak-hak sipil di lingkungan pendidikan, memastikan tidak ada diskriminasi berbasis ras atau gender di sekolah-sekolah yang menerima dana federal.

Namun, Trump dan para pendukungnya menuduh lembaga ini menyebarkan ideologi tertentu kepada generasi muda, terutama terkait isu ras, gender, dan politik.

Serikat guru terbesar di AS, Federasi Guru Amerika, mengkritik keras rencana Trump, menyebutnya sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap kesetaraan pendidikan bagi semua anak.

"Tidak ada yang suka birokrasi, dan semua orang mendukung efisiensi yang lebih besar, jadi mari kita cari cara untuk mencapainya," ujar serikat guru dalam pernyataannya.

"Tapi jangan gunakan 'perang melawan woke' untuk menyerang anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak penyandang disabilitas."

TERPOPULER

VIRAL

TERKINI