Danjen Kopassus TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi di Markas Kopasus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025). (Dok.Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menegaskan jika kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus diberi tindakan tegas.
Danjen Kopassus mengungkapkan pemahamannya bahwa ormas dan premanisme merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan.
Namun, ia menekankan kegiatan ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan secara tegas.
Baca Juga : Brigjen Kristomei: UU TNI yang Baru, Komandan Batalyon Harus Lebih Muda
"Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik," kata Mayjen TNI Djon usai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu 26 April 2025.
Mayjen TNI Djon Afriandi menjelaskan bahwa tidak semua organisasi kemasyarakatan (ormas) terdiri dari preman, dan sebaliknya, tidak semua preman tergabung dalam ormas.
Menurutnya, jika ormas-ormas menjalankan kegiatan positif yang mendukung pemerintah, maka keberadaannya akan sangat bermanfaat.
Namun, jika kegiatan kelompok-kelompok dalam ormas tersebut terkait dengan tindakan premanisme, hal tersebut akan memberikan dampak negatif.
Baca Juga : Danjen Kopassus Minta Maaf soal Foto Prajurit dengan Hercules
Ia berpendapat bahwa premanisme adalah perilaku orang-orang yang enggan bekerja, namun tetap menginginkan pendapatan besar.
"Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain," katanya.
Salah satu aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas, seperti yang diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, yang melibatkan aksi premanisme.
Baca Juga : Profil Mayjen TNI Djon Afriandi, Danjen Kopassus Komandan Upacara HUT ke-79 TNI di Monas
Informasi ini diperoleh Eddy saat menghadiri undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian kunjungannya ke Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan dengan pemerintah RRT, masalah terkait premanisme tersebut dibahas.
Menurut Eddy, pemerintah perlu bertindak tegas dalam menangani masalah ormas dan premanisme.
Ia menekankan agar investor yang datang ke Indonesia merasa mendapatkan jaminan keamanan dan tidak terhambat oleh gangguan seperti itu.
"Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," katanya.
(Sumber Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
