PKS: Rano Karno Kurang Empati!

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 14 Jul 2025, 19:02
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Tim Redaksi
Editor
Bagikan
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin (DPRD DKI)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, memberikan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang berencana memotong tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat masuk kantor karena mengantar anak ke sekolah.

Menurut Thamrin, kebijakan itu mencerminkan kurangnya empati terhadap kondisi nyata yang dihadapi banyak orang tua, terutama saat tahun ajaran baru dimulai.

"Menurut saya, Bapak Wakil Gubernur sebaiknya bisa melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh dan manusiawi. Di awal tahun ajaran baru, khususnya bagi anak-anak yang baru pertama kali masuk TK atau SD, peran orang tua sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan baru mereka," kata Thamrin saat dihubungi NTVNews.id, Senin, 14 Juli 2025.

Ia menambahkan, di masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah justru menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kondisi psikologis anak-anak saat awal masuk sekolah. Menurutnya, proses adaptasi anak bukan hal sepele, sehingga wajar jika orang tua mendampingi selama dua hingga tiga hari pertama.

"Saya kira, mengantar anak ke sekolah, apalagi di hari-hari pertama, bukan hal sepele seperti menitipkan helm atau sandal yang bisa langsung ditinggal," ungkap politisi dari Fraksi PKS ini. 

Baca Juga: Rano Karno Bakal Potong Tunjangan Kerja ASN DKI yang Telat Ngantor karena Antar Anak ke Sekolah

Para siswa saat berdatangan untuk menyambut pembukaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, Sentra Terpadu Inten Soewono (STIS) Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin, 14 Juli 2025. <b>(Antara)</b> Para siswa saat berdatangan untuk menyambut pembukaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10, Sentra Terpadu Inten Soewono (STIS) Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin, 14 Juli 2025. (Antara)

Thamrin menekankan, bukan berarti ia mendukung keterlambatan ASN, namun diperlukan kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keluarga. Pemotongan tunjangan, menurutnya, dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah kurang memahami dinamika kehidupan warganya.

"Kebijakan pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) bagi ASN yang terlambat karena mengantar anak sekolah justru dapat mengesankan kurangnya empati terhadap realitas yang dihadapi banyak keluarga. Tentu saja ini bukan untuk membenarkan keterlambatan, tapi perlu ada ruang toleransi yang wajar, terutama di awal tahun ajaran baru," ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menegaskan bakal melakukan tindakan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang datang terlambat ke kantor karena mengantar anak di hari pertama sekolah.

Ia memastikan akan memberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) bagi ASN. Pernyataan ini disampaikan Rano Karno, yang akrab disapa Bang Doel usai menghadiri penutupan Jakarta Fair 2025 di JIExpo Kemayoran, Minggu malam, 13 Juli 2025.

"ASN telat, tukinnya dipotong," ucap dia.

x|close