Mahasiswa Minta UU TNI Baru Tetap Jaga Supremasi Sipil dan HAM

Ntvnews.id, Jakarta - Elemen mahasiswa menggelar diskusi terkait Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi. Mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia ini, menghelat diskusi publik bertajuk "RUU TNI Disahkan: Kita Harus Apa?" dan sub tema "Urgensi Pembaharuan RUU TNI dalam Menjawab Tantangan Global."

Kegiatan ini disebut sebagai bagian dari upaya mahasiswa untuk terlibat aktif dalam memahami, mengkritisi secara konstruktif, sekaligus memberikan dukungan terhadap langkah maju reformasi ketahanan nasional melalui pengesahan RUU TNI.

Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Indonesia, Charles menyampaikan apresiasi besar kepada DPR RI dan pemerintah atas keberanian politik dan kesadaran strategis dalam mengesahkan RUU TNI.

"Pengesahan RUU TNI adalah langkah monumental dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian. Kami, mahasiswa Indonesia, mengapresiasi dan mendukung penuh upaya ini. Kita tidak boleh tertinggal dalam menghadapi dinamika perubahan zaman," ujarnya, Selasa, 29 April 2025.

Lebih lanjut, Charles mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal implementasi UU TNI agar tetap berpijak pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Ia menambahkan, bahwa tantangan ke depan bukan hanya pada kesiapan institusi TNI, tetapi juga pada partisipasi aktif rakyat, termasuk mahasiswa, dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Direktur Pusat Sosial Politik dan Pertahanan Keamanan (Sospolhukam) BEM PT NU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, mengatakan pembaruan RUU TNI merupakan respons visioner terhadap kompleksitas ancaman global, termasuk ancaman siber, konflik asimetris, dan dinamika geopolitik internasional.

"Penguatan kerangka hukum melalui UU ini akan menjadikan TNI semakin adaptif, profesional, serta mampu menghadapi tantangan multi-dimensi di era globalisasi," kata dia.

Ketua Kajian Hukum DEMA PTKIN, Ilham Ulumudin mengingatkan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang tidak hanya menjadi penonton, melainkan pendukung aktif reformasi sektor pertahanan.

"Saya mendorong mahasiswa untuk membangun narasi positif, literasi kebangsaan, serta keterlibatan kritis dalam mengawal implementasi RUU TNI pasca-pengesahan," ucapnya.

Menurut Charles, kegiatan ini menegaskan bahwa pembaruan UU TNI bukan sekadar kebutuhan internal militer, melainkan bagian integral dari strategi nasional dalam menghadapi perubahan bentuk ancaman global yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi pertahanan yang menuntut adaptasi cepat.

Lalu juga, dinamika geopolitik regional yang semakin kompetitif, serta kebutuhan memperkuat sinergi antara pertahanan nasional dengan supremasi hukum dan demokrasi.

Pembaruan ini, juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam memperjelas peran dan tugas TNI baik di masa damai maupun dalam kondisi kontinjensi, serta membuka ruang lebih luas untuk operasi militer selain perang (OMSP) dalam menjaga ketertiban nasional.

"Diskusi ini mengukuhkan komitmen Aliansi Mahasiswa Indonesia untuk tidak hanya menjadi kontrol sosial, tetapi juga pilar moral yang mendorong kebijakan negara ke arah yang memperkuat kedaulatan, perdamaian, dan keadilan," kata dia.

Lebih lanjut, Aliansi Mahasiswa Indonesia mengajak seluruh mahasiswa untuk mendukung implementasi UU TNI yang adaptif terhadap tantangan global dan mendorong literasi keamanan nasional di kalangan pemuda.

Aliansi Mahasiswa Indonesia.

Lalu, terlibat aktif dalam mengkritisi dan mengawal profesionalisme TNI, serta menjaga sinergi pertahanan negara dengan prinsip demokrasi dan HAM.

"Aliansi Mahasiswa Indonesia percaya bahwa RUU TNI adalah langkah strategis untuk memperkokoh fondasi pertahanan bangsa, dan mahasiswa akan terus hadir menjadi bagian dari solusi," tandas Charles.