Ntvnews.id, Jakarta - Lebih dari 20 negara bersama Uni Eropa menyerukan kepada Israel agar segera mengakhiri blokade terhadap pengiriman bantuan ke Jalur Gaza dan memberikan izin kepada PBB serta organisasi kemanusiaan untuk menjalankan tugasnya secara mandiri dan netral.
Dalam pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari berbagai negara seperti Australia, Kanada, Jepang, dan Prancis menegaskan bahwa penduduk Gaza tengah menghadapi kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan segera.
Dilansir dari Reuters, Rabu, 21 Mei 2025, Pernyataan tersebut juga menyoroti keputusan kabinet keamanan Israel yang disebut telah menyetujui model baru pengiriman bantuan ke Gaza, yang tidak dapat diterima oleh PBB dan mitra-mitra kemanusiaannya.
“Prinsip kemanusiaan harus diterapkan secara konsisten di semua konflik di dunia,” demikian isi pernyataan tersebut.
Baca Juga: Kelakar PM Israel Bakal Ambil Alih Gaza
“Bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi, dan wilayah Palestina tidak boleh mengalami pengurangan atau perubahan demografis apapun,” tambah mereka.
Sebagai donor bantuan kemanusiaan, negara-negara tersebut mengirim dua pesan tegas kepada Pemerintah Israel: pertama, segera izinkan pengiriman penuh bantuan kemanusiaan ke Gaza; kedua, berikan kebebasan kepada PBB dan organisasi kemanusiaan untuk bekerja secara independen dan netral guna menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan, dan menjaga martabat manusia.
Pernyataan itu juga menggarisbawahi pentingnya gencatan senjata secepatnya serta upaya untuk menerapkan solusi dua negara, yang dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian dan keamanan bagi warga Israel dan Palestina serta menjaga stabilitas jangka panjang di kawasan.
Dokumen bersama ini ditandatangani oleh pejabat Uni Eropa serta menteri luar negeri dari Australia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.
Baca Juga: Trump Usulkan Gaza Jadi ‘Zona Kebebasan’ di Bawah Kendali AS
Israel, yang membatalkan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas pada 19 Januari lalu, telah menutup semua perbatasan masuk ke Gaza sejak 2 Maret, menghentikan pengiriman makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan—langkah yang memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan pada Minggu bahwa Tel Aviv akan mengizinkan masuknya “sejumlah makanan pokok” ke Gaza “untuk mencegah krisis kelaparan.”
Mereka menambahkan bahwa kelaparan dapat menghambat kelanjutan Operasi Gideon's Chariot, yaitu fase baru dari serangan darat Israel di utara dan selatan Gaza.
Sejak Oktober 2023, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza yang telah menewaskan lebih dari 53.000 warga Palestina, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.