Ntvnews.id, Jakarta - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menolak opsi gencatan senjata permanen dan menyatakan niat tegas untuk kembali menguasai penuh wilayah Jalur Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi pers di kantornya di Yerusalem Barat pada Rabu, 21 Mei 2025 waktu setempat.
“Setidaknya masih ada 20 sandera yang dipastikan hidup di Gaza, dan sekitar 38 lainnya diyakini telah tewas,” kata Netanyahu.
Sebaliknya, lebih dari 10.100 warga Palestina saat ini ditahan di berbagai penjara Israel. Menurut laporan media dan kelompok hak asasi manusia, para tahanan itu mengalami penyiksaan, kelaparan, serta pengabaian terhadap kebutuhan medis.
Netanyahu menyatakan bahwa satu-satunya kondisi Israel untuk menghentikan serangan militer hanyalah dalam bentuk jeda singkat demi pembebasan sandera.
“Jika ada peluang untuk jeda sementara demi mengembalikan lebih banyak sandera, saya tegaskan, jeda yang sifatnya sementara, kami terbuka untuk itu,” ujarnya.
Di pihak lain, Hamas, kelompok perlawanan Palestina yang menguasai Gaza, telah berulang kali menawarkan pertukaran: seluruh sandera Israel akan dibebaskan jika Israel menghentikan agresi militer, menarik pasukan dari Gaza, dan membebaskan para tahanan Palestina. Namun Netanyahu menolak tawaran itu.
Ia justru menegaskan syarat-syarat Israel untuk menghentikan perang: seluruh sandera harus dipulangkan, Hamas harus dilenyapkan dari kepemimpinan Gaza, dan seluruh senjata kelompok perlawanan harus dilucuti. Ia juga menambahkan bahwa Israel perlu kembali menduduki wilayah Gaza secara total.
“Kami telah menyusun rencana baru untuk bantuan kemanusiaan, disusun bersama Amerika Serikat,” kata Netanyahu.
Ia menjelaskan bahwa rencana tersebut terdiri atas tiga tahap: pengiriman darurat bahan makanan untuk anak-anak, pembentukan titik distribusi makanan oleh perusahaan AS dengan pengamanan militer Israel, serta pendirian zona evakuasi bagi warga sipil.
Netanyahu juga menyebut bahwa jika semua syarat Israel telah terpenuhi, maka negaranya akan mulai menjalankan "Rencana Trump", yang secara luas dipahami sebagai kebijakan relokasi paksa terhadap warga Palestina di Gaza.
Pernyataan tersebut menuai kecaman dari banyak pihak di dalam negeri. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut rencana Netanyahu berarti “pendudukan Gaza selama bertahun-tahun ke depan.”
Ia juga membantah klaim Netanyahu bahwa seluruh kebijakan Israel telah dikoordinasikan dengan Amerika Serikat.
“Netanyahu telah kehilangan simpati dari (Presiden AS) Donald Trump,” tegas Lapid.
Senada dengan itu, Yair Golan, pemimpin Partai Demokrat dari kubu tengah-kiri, menilai Netanyahu hanya sedang bermain sandiwara politik.
“Apa yang saya lihat hanyalah pertunjukan dari seorang pria yang penuh tekanan, penuh kebohongan, dan terobsesi, yang sibuk menyalahkan orang lain tanpa mau bertanggung jawab,” kata Golan dalam unggahan di platform X.
Ia melanjutkan, “Saya punya dua janji untuk Netanyahu malam ini: saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik atas kebohongan yang Anda sebarkan tentang saya, dan kami akan mengalahkan Anda dalam pemilu mendatang.”
Forum keluarga para sandera Israel pun menyatakan kekecewaannya. Dalam pernyataan yang dipublikasikan lewat X, mereka menulis, “Kita sedang menuju ‘kesempatan yang terlewatkan abad ini.’”
“Setelah lebih dari 19 bulan perang, tidak ada tanda-tanda akhir, tidak ada peluang pemulihan dan rehabilitasi di depan mata,” lanjut pernyataan itu.
Pernyataan keras Netanyahu ini muncul di tengah kecaman global terhadap tindakan Israel di Gaza. Sejak dimulainya serangan militer pada Oktober 2023, hampir 53.700 warga Palestina dilaporkan tewas, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) akibat serangan brutalnya di Jalur Gaza.
(Sumber: Antara)