ASN Usul Pensiun 70 Tahun, DPR: Yang Paling Penting Tingkatkan Layanan!

Ntvnews.id, Jakarta - Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, menilai saat ini lebih penting bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan.

"Yang namanya usulan ya bagus-bagus aja ya, tapi kita lihat subtansinya nanti apakah memang usia pensiun itu perlu ditambah atau sudah cukup dari sekarang ini," ujar Bahtra di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Mei 2025.

Bahtra menilai, yang paling penting bagi ASN saat ini adalah meningkatkan pelayanan kepada publik. Dia menyoroti perlu adanya regenerasi ASN dan membuka peluang lebih banyak kepada lulusan baru yang minim pengalaman.

"Tetapi menurut hemat saya sih yang paling penting adalah sekarang kan sudah bagus, tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan usia pensiun itu mungkin perlu diatur regulasi yang pas," kata Bahtra.

"Karena kalau misalnya semuanya diperpanjang usia pensiunnya, akhirnya misalnya fresh graduate itu tidak punya peluang untuk masuk untuk ikut mereka jadi PNS kan," imbuhnya.

Ia mengatakan perlu ada kompetisi yang baik di kubu ASN dengan menghadirkan fresh graduate. Walau begitu, kata Bahtra pihaknya akan mendengar dahulu masukan dari sejumlah pihak.

"Nah kita kan juga pengin agar anak-anak muda yang punya kompetensi yang bagus, fresh graduate ini kan lebih segar, lebih pelayanannya lebih maksimal. Bukan berarti yang lama tidak bisa melakukan pelayanan maksimal, tetapi tentu kan juga butuh regenerasi," jelas dia.

Untuk saat ini, Bahtra menilai belum ada urgensi untuk menambah usia pensiun bagi ASN. Meski begitu, politikus Gerindra ini memandang semua usulan perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

"Sampai saat ini sih belum ada urgensinya ya, karena kita melihat sih bahwa ASN kita ini kan fokusnya bagaimana pelayanan publik bisa maksimal. Karena kan kita lihat sendiri ya bahwa memang hari ini Presiden Prabowo kan pengin bekerja cepat, tentu itu harus semua diimbangi dengan birokrasi yang gesit," tutur Bahtra.

"Kalau misalnya Pak Prabowonya berjalannya cepat tapi tidak diimbangi oleh birokrasi yang gesit ya kan akan ketinggalan jauh. Nah itu kita penginnya bahwa bagaimana pelayanannya yang dikedepankan," sambungnya.