Kapala PCO: Presiden Tak Pernah Larang Kritik, Asalkan Tidak Fitnah

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melarang kritik dari masyarakat. Ia menyebut bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi yang sehat, namun harus dibedakan dengan fitnah.

"Presiden tidak pernah melarang kritik. Kritik boleh, sangat boleh. Tapi kita juga harus bedakan antara kritik dan fitnah. Kritik itu menyampaikan pendapat, menyampaikan evaluasi, menyampaikan masukan atas kebijakan atau tindakan pemerintah. Tapi kalau fitnah, itu menyebarkan informasi yang tidak benar, menyerang pribadi, dan itu tentu ada konsekuensi hukumnya," ujar Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.

Ia mencontohkan bagaimana pemerintah merespons secara proporsional terhadap kasus meme mahasiswa yang sempat viral.

Baca Juga: Menteri Budi Arie Disebut dalam Kasus Judol, Hasan Nasbi: Ikuti Saja Proses Hukum

"Kita lihat kasus meme mahasiswa kemarin, itu pun akhirnya diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan. Karena memang orientasinya bukan memenjarakan rakyat. Pemerintah tidak ingin menciptakan ketakutan terhadap kebebasan berpendapat, tapi juga ingin menjaga agar kebebasan itu digunakan secara bertanggung jawab,"ujarnya.

Hasan juga menekankan bahwa pemerintah justru ingin masyarakat semakin cerdas dan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Kalau ada yang salah, tentu harus dikritik. Tapi kritik itu kan idealnya berdasarkan data, berdasarkan argumen. Kalau sekadar menyerang dengan hoaks, ya itu bukan kritik. Itu bisa mencemari demokrasi kita," jelasnya.

Terkait dengan media dan kebebasan pers, Hasan menyatakan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pers.

Baca Juga: Hasan Nasbi: Uji Klinis Vaksin TBC di Bawah Pengawasan WHO

"Kami tidak pernah mengintervensi media. Kami percaya media punya peran penting dalam demokrasi. Bahkan Presiden Prabowo sangat menghargai kerja-kerja jurnalistik. Tapi media juga harus adil dan profesional, jangan sampai jadi alat untuk menyebarkan kepentingan politik atau menyulut kebencian," katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada narasi-narasi yang menyesatkan.

"Kita ini hidup di era banjir informasi. Jadi penting untuk cek dulu sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Kritik boleh, tapi fitnah jangan. Itu prinsip yang selalu dipegang oleh Presiden," Ujar Hasan.