Kode Reshuffle Prabowo: “Lebih Baik Mundur Sebelum Saya Berhentikan"

Ntvnews.id, Jakarta - Isyarat reshuffle kabinet mulai menguat seiring pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung soal loyalitas dan kesetiaan terhadap negara. Prabowo menyampaikan pesan keras bahwa mereka yang tidak setia kepada kepentingan bangsa akan disingkirkan dari lingkaran pemerintahan.

"Semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Hari Lahir Pancasila yang dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin kemarin, 2 Juni 2025.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pentingnya membangun pemerintahan yang solid dan berorientasi pada kepentingan nasional. Prabowo menekankan bahwa kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga dengan kerja keras, dedikasi, dan loyalitas penuh terhadap negara, bukan terhadap kelompok atau kepentingan pribadi.

Baca Juga: Istana Respons Isu Reshuffle di Kabinet Merah-putih

Sidang Kabinet Paripurna 2025 Prabowo Subianto (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujar Prabowo.

Ia juga menyerukan kepada seluruh lembaga untuk segera berbenah dan membersihkan diri demi menjaga kepercayaan rakyat. “Saya memperingatkan semua unsur di semua lembaga: segera benah diri, segera bersihkan diri,” katanya.

Prerogatif Presiden

Menanggapi isu reshuffle yang mungkin terjadi, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa keputusan perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

“Kalau reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang menentukan siapa yang dipercaya untuk menduduki jabatan menteri atau tidak,” kata Muzani kepada awak media.

Ia juga menambahkan bahwa reshuffle adalah hal yang wajar dalam pemerintahan, terutama ketika ada ketidaksesuaian antara visi presiden dengan kinerja para pembantunya. Muzani menegaskan, tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan efektivitas dan kesinambungan program kerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

Pernyataan Prabowo tentang “penyisihan” pihak yang tak setia ini menjadi sinyal bagi elite politik dan para pejabat untuk bersiap menghadapi seleksi ketat dalam kabinet mendatang. Loyalitas terhadap negara dan komitmen terhadap program kerja pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan menjadi syarat utama bagi siapa pun yang ingin menjadi bagian dari tim kerja nasional selama lima tahun ke depan.

Pernyataan Prabowo bisa menjadi peringatan awal bagi para menteri di kabinet saat ini. Reshuffle bukan hanya soal bongkar pasang kursi, tapi juga mencerminkan arah dan keseriusan Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat, efisien, dan berorientasi pada hasil. 

Ahmad Muzani (NTVnews.id/Deddy Setiawan)

Baca Juga: Soal Desakan Reshuffle di Kabinet Prabowo, Bahlil: Jangan Berpikir, Bertindak Lampaui Batas Kewenangan

Dengan komposisi kabinet yang tepat, Prabowo diharapkan bisa segera menjalankan program-program strategis yang menjadi janji kampanyenya, termasuk memperkuat pertahanan negara, mengamankan ketahanan pangan, dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi siapa saja yang akan masuk maupun keluar dari kabinet mendatang. Namun, sinyal yang disampaikan Prabowo jelas: hanya mereka yang memiliki integritas, loyalitas, dan kinerja nyata yang akan diberi tempat dalam kabinetnya.