Golkar: Prabowo Tak Reshuffle Menteri karena Butuh Waktu Evaluasi

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet, dalam waktu dekat. Ini karena Prabowo masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi para menterinya.

"Presiden masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi menteri-menterinya," ujar Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.

Hal ini, lanjut dia, karena Prabowo dalam mengevaluasi kinerja kementerian yang dipimpin oleh menteri di kabinetnya tidak bisa dilakukan secara jangka pendek.

"Misalkan, kalau programnya itu melakukan penanaman pohon, menanam buah, tentu tidak bisa buah itu dipetik dalam waktu 2–3 bulan. Apalagi kalau buahnya buah durian, tentu evaluasinya juga harus berdimensi jangka waktu tertentu," papar dia.

Sarmuji juga menyebut, bisa juga Prabowo memandang para menterinya di Kabinet Merah Putih masih berkinerja dengan cukup baik sehingga urung melakukan reshuffle.

"Mungkin saja Presiden masih membutuhkan waktu untuk itu atau Presiden merasa tidak ada urgensinya sekarang dilakukan reshuffle, bisa jadi seperti itu," kata dia.

Walau begu, ia menekankan bahwa kewenangan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif yang sepenuhnya dikantongi presiden.

"Kalau menyangkut reshuffle, prinsipnya reshuffle itu kewenangan mutlak absolut dari presiden," kata dia.

Atas itu, dia meminta publik menunggu langkah Presiden Prabowo apabila akhirnya memutuskan untuk merombak kabinetnya, baik menyangkut sosok menteri terkait hingga waktu perombakannya.

"Kalau mau melakukan itu kapan, siapa yang di-reshuffle, komposisinya seperti apa, apakah ada perombakan atau hanya sekedar replace saja dari satu kementerian ke kementerian lain. Hanya Presiden yang tahu dan hanya Presiden yang punya kewenangan mutlak itu," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, karena para menterinya bekerja dengan baik.

Menurut Prabowo, adanya kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.