Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapannya untuk menerima perwakilan pengemudi truk yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini, Rabu, 2 Juli 2025, terkait kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL).
"(Kalau untuk hari ini siap terima perwakilan sopir terkait demo ODOL?) Siap," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, saat ditemui di Jakarta.
Aan menyebutkan bahwa sebelumnya telah digelar pertemuan antara pihak Kemenhub dan sejumlah pengemudi truk guna membahas isu ODOL. Dalam pertemuan tersebut, para sopir menyampaikan beberapa poin penting, mulai dari revisi Undang-Undang Prioritas, perlindungan terhadap pengemudi, termasuk kesejahteraan, hingga desakan agar penegakan hukum tidak hanya menargetkan sopir sebagai pihak yang disalahkan.
Selain itu, tuntutan mereka juga meliputi penanganan praktik premanisme dan pungutan liar di lapangan serta peninjauan tarif batas atas angkutan barang. Total terdapat sekitar lima poin aspirasi yang disampaikan.
"Sebenarnya kemarin sudah terima juga, sudah ngobrol tanggal berapa, ya? Kami sudah bertemu juga dengan teman-teman ini. Ya mungkin beliau, teman-teman pengen lebih, karena sudah direncanakan lama unjuk rasa ini, mungkin hanya menyampaikan apa? aspirasinya itu, ya, ke kita," jelas Aan.
Ia menambahkan bahwa unjuk rasa yang berlangsung hari ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang telah dirancang jauh-jauh hari, dan pemerintah membuka ruang dialog. Kemenhub pun menegaskan kesediaannya untuk kembali berdiskusi guna mencari solusi bersama.
"Ya bila mereka ingin bertemu, ya kita temuin, gitu kan. Orang kita sering ketemu kok. Ya, pernah ketemu juga,"lanjutnya.
Sementara itu, Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi yang digelar di dua lokasi, yakni Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI.
"Ada pengamanan di DPR dan di Kemenhub," ujar Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi di Jakarta.
Menurut Ruslan, aksi di Kemenhub dijadwalkan berlangsung di pintu belakang gedung yang terletak di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sekitar 500 massa aksi diperkirakan turun ke jalan, dengan 366 personel polisi dikerahkan untuk pengamanan.
Para pengunjuk rasa mendesak pemerintah meninjau ulang RUU ODOL. Selain Kemenhub, demonstrasi juga digelar di depan Gedung DPR RI oleh massa gabungan dari sejumlah organisasi pengemudi.
Kelompok yang ikut serta antara lain Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN). Aksi juga didukung oleh Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), serta Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).
"Untuk di DPR ada 386 personel yang mengamankan jalannya aksi tersebut," tutup Ruslan.
(Sumber: Antara)