Perintah Mendagri Tito ke Kepala Daerah Tunda Perjalanan Luar Negeri dan Hindari Pesta Mewah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk menahan diri dari kegiatan yang berlebihan, termasuk menunda perjalanan ke luar negeri serta tidak menggelar pesta mewah maupun hiburan berskala besar.

Ia menekankan, langkah tersebut penting guna menciptakan suasana kondusif di tengah meningkatnya aksi unjuk rasa dalam sepekan terakhir.
"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain itu, Tito juga mengingatkan agar para pejabat daerah lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik. Ia menilai, setiap kepala daerah sebaiknya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar tidak menimbulkan salah tafsir yang berpotensi memicu kegaduhan baru di masyarakat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai instruksi Mendagri tersebut merupakan langkah yang tepat dalam menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, kebijakan itu juga mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan,” kata Iwan.

Baca Juga: Polisi Tangkap 70 Orang Diduga Terlibat Kericuhan di Jakarta Utara

Iwan juga menegaskan, komunikasi publik dari pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan suasana damai. Kepala daerah, lanjutnya, harus bisa memahami kondisi psikologis warganya sehingga setiap pernyataan tidak menyinggung atau memperburuk keadaan.
“Komunikasi publik yang baik akan membantu menciptakan suasana tenang. Seorang kepala daerah harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memancing kemarahan rakyat,” jelasnya.

Lebih jauh, Iwan mendukung strategi pemerintah yang lebih menekankan pendekatan empati daripada sekadar mengandalkan instrumen keamanan. Menurutnya, cara itu lebih efektif untuk meredam ketegangan sosial sekaligus menjaga stabilitas daerah.
“Pendekatan empati ini lebih bisa diandalkan untuk mencegah eskalasi. Jika ditopang dengan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, maka situasi kondusif dapat terus terjaga,” tuturnya.

(Sumber : Antara)