Mentrans M Iftitah Sulaiman Suryanagara (kedua dari kiri) dan Wamentrans Viva Yoga Mauladi (kedua dari kanan) menggelar konferensi pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 di Mataram, NTB, Jumat 29 Agustus 2025. ANTARA/Uyu Septiyati Liman. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp1,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2026. Anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk melanjutkan Program Transmigrasi Patriot.
Ia menjelaskan, pembahasan mengenai usulan itu akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat kerja yang dijadwalkan pada Senin 1 September 2025 mendatang.
“Insya Allah nanti kami akan baru bicarakan dengan DPR hari Senin dalam rapat kerja, sehingga kini kami belum bisa pastikan (berapa anggarannya), tetapi informasi awal sekitar Rp1,9 triliun,” kata M Iftitah Sulaiman Suryanagara di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurutnya, angka tersebut meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun ini yang berjumlah Rp1,8 triliun.
Baca Juga: Kementrans Siapkan 300 Hektare Lahan Transmigrasi di Pulau Galang
Ia memaparkan bahwa pada 2026 anggaran itu direncanakan untuk mempercepat penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) lahan transmigrasi, melanjutkan pelaksanaan Program Transmigrasi Patriot melalui Ekspedisi Patriot dan Beasiswa Patriot, hingga melakukan revitalisasi sekolah serta infrastruktur publik di kawasan transmigrasi.
Iftitah juga menegaskan komitmen Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Ia mencontohkan, setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2025 sebesar Rp2,55 triliun pada Februari lalu, pihaknya justru mengembalikan Rp777 miliar dari pagu tersebut agar dapat digunakan oleh kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan.
Menurutnya, langkah itu diambil karena Kementrans baru saja diaktifkan kembali setelah sebelumnya berstatus sebagai direktorat jenderal di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya regulasi kelembagaan yang perlu disesuaikan.
Baca Juga: Kementrans Bangun Sekolah Rakyat di Papua dan Sumba untuk Tingkatkan Akses Pendidikan
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi alasan, sebab dikhawatirkan anggaran Rp2,55 triliun tidak dapat terserap secara maksimal.
“Kami kembalikan kepada negara Rp777 miliar agar anggaran tersebut betul-betul bisa diselamatkan dan penyerapannya juga nanti bisa lebih maksimal,” ujar Iftitah.
Ia pun mengajak seluruh unit kerja di bawah Kementrans, termasuk dinas-dinas terkait di daerah, untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, sehingga APBN dapat terserap dengan lebih optimal dan efisien.
“Oleh karena itu, sekali lagi, kami, Kementerian Transmigrasi, berharap koordinasi, sinkronisasi yang betul-betul maksimal dari para kepala dinas yang membidangi tentang ketransmigrasian,” imbuhnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
