Utsus Presiden Dudung Abdurachman Tegaskan Tidak Ada Darurat Militer

Ntvnews.id, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa wacana penerapan darurat militer pasca demonstrasi anarkis tidak relevan untuk saat ini. Menurutnya, kondisi Indonesia masih jauh dari tahap itu.

"Darurat militer saya sampai sekarang belum dengar. Ya, tentunya apabila melaksanakan darurat militer itu tahapannya panjang. Dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR,” kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 4 September 2025.

Ia menjelaskan, darurat militer tidak bisa serta-merta diterapkan tanpa melewati tahapan hukum yang ketat.

"Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Pasti ada tahapan-tahapannya, tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer,” ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Kepala BIN dan BAPPISUS ke Istana, Bahas Situasi Terkini

Halte Transjakarta Non BRT di kawasan Gelora Bung Karno terbakar hangus akibat oknum tak bertanggung jawab saat aksi demo pada 29 Agustus, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). (ANTARA)

Dudung menegaskan, kehadiran TNI di lapangan saat ini hanya sebatas membantu kepolisian mengamankan situasi.

"Dan banyak militer itu kan untuk antisipasi, kalau misalnya ada TNI dikerahkan untuk memberikan bantuan kepada kepolisian,” jelasnya.

Ia bahkan menilai, langkah penerapan darurat militer tidak tepat bila dilihat dari situasi terkini.

"Ya, menurut saya belum. Ya, menurut saya masih jauh lah kalau misalnya darurat militer langsung diterapkan. Dan tidak serta-merta langsung. Seperti waktu di Aceh itu kan tahapannya ada tertib sipil dulu, kemudian darurat sipil, baru darurat militer,” katanya.

Lebih jauh, Dudung menekankan bahwa bidang pertahanan tidak hanya menyangkut alutsista, tetapi juga aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan.

Baca Juga: 7 Pemilik Akun Medsos Ini Ditetapkan Tersangka Provokasi Demo Rusuh

Konferensi pers Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait penangkapan pemilik akun yang memprovokasi demo berakhir rusuh.

"Kalau saya kan bidang pertahanan nasional, tentunya pertahanan itu tidak menyangkup hanya masalah alusista, tetapi pertahanan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang perlu kita antisipasi, bahwa pertahanan ini harus kita jaga, persatuan dan kesatuan, sehingga jangan sampai hanya karena oknum-oknum tertentu yang membuat rusuh, sehingga negara kita tidak bisa terkendali,” tuturnya.

Ia optimistis langkah pemerintah bersama DPR akan menjawab aspirasi masyarakat.

"Tapi saya yakin langkah-langkah dan saya memahami juga kemarin dan tadi saya lihat di televisi, bahwa DPR juga akan mengevaluasi, baik secara personal anggotanya, termasuk DPR sendiri, dan pemerintah pun, saya lihat Bapak Presiden kemarin sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah yang nanti aspirasi mereka ini perlu kita evaluasi ke depannya. Dan mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh masyarakat ini bisa terjawab,” pungkasnya.