Yusril: Keputusan Tim Pencari Fakta Demo Ada di Tangan Presiden

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan keputusan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kerusuhan demonstrasi akhir Agustus 2025 sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika keputusan itu beliau ambil, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

Yusril menjelaskan dalam pertemuan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara pada Kamis, 11 September 2025, Presiden mendengar aspirasi mengenai perlunya tim investigasi khusus untuk menyingkap peristiwa demonstrasi yang menyebabkan 10 korban jiwa di berbagai daerah.

Baca Juga: Tujuh Pekerja Freeport Masih Terjebak Longsor di Tambang Bawah Tanah

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden Prabowo menyetujui usulan tersebut. Namun, hingga Jumat siang, Yusril menegaskan belum ada arahan resmi dari Presiden kepada para pembantunya untuk menindaklanjuti hal itu.

Kendati demikian, Yusril mengakui dalam diskusi tersebut Presiden menganggap pembentukan tim investigasi sebagai ide yang baik dan masih dalam tahap pertimbangan.

Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden, aparat penegak hukum telah bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum dalam demonstrasi yang berujung ricuh. Dari ribuan orang yang ditangkap, puluhan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.

"Dari pengecekan dan turun lapangan ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," ujar Yusril.

Baca Juga: Trump Anugerahkan Medali Kebebasan Anumerta untuk Charlie Kirk

Sebelumnya, Presiden Prabowo disebut menyetujui usulan kelompok masyarakat sipil termasuk GNB untuk membentuk komisi investigasi independen yang menyelidiki kerusuhan akhir Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah daerah.

Kerusuhan yang oleh GNB disebut sebagai "prahara Agustus" itu ditandai pembakaran, penjarahan, serta korban jiwa hingga 10 orang, termasuk pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang meninggal karena dilindas kendaraan taktis Barracuda milik Brimob Polri.

"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," ujar Lukman Hakim Saifuddin, mewakili GNB, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Kamis, 11 September 2025 malam.

Lukman menambahkan, investigasi independen perlu dilakukan agar unjuk rasa yang diikuti masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, dan pelajar tidak difitnah sebagai penyebab utama kerusuhan. Menurutnya, aksi menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: BGN Perkuat Pengawasan SPPG untuk Jaga Kualitas Program MBG

(Sumber: Antara)