Bendera Uni Eropa di kantor pusat Komisi Eropa di Brussel, Belgia, dalam foto yang diambil pada 23 Mei 2025. (Antara)
Ntvnews.id, Brussel - Uni Eropa (UE) pada Rabu, 17 September 2025 menyampaikan rencana untuk mengurangi tingkat hubungan dagang dengan Israel serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat tinggi Tel Aviv terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Keputusan ini mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan blok tersebut terhadap Israel.
Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas, menekankan bahwa seluruh negara anggota sepakat kondisi di Gaza sudah “tidak dapat dipertahankan,” sembari memperingatkan potensi eskalasi di Tepi Barat yang bisa mengancam peluang solusi dua negara.
“Tujuan dari langkah baru ini bukan untuk menghukum Israel. Tujuannya adalah memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza,” kata Kallas, dikutip Anadolu, Jumat, 18 September 2025.
Ia juga menyoroti serangan militer Israel ke Kota Gaza yang menurutnya hanya memperburuk krisis kemanusiaan.
“Perang harus diakhiri. Penderitaan harus berhenti, dan semua sandera harus dibebaskan,” tambah Kallas.
Baca Juga: Uni Eropa Percepat Hentikan Impor Energi Rusia, Tapi…
Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi UE, Maros Sefcovic, menjelaskan bahwa kebijakan ini menyasar ketentuan utama dalam Perjanjian Euro-Mediterania, meliputi pergerakan barang, jasa, pengadaan publik, persaingan, hingga hak kekayaan intelektual.
“Secara praktik, ini berarti impor dari Israel ke UE akan kehilangan akses preferensial dan akan dikenakan tarif sebagaimana berlaku bagi negara ketiga lain yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE,” ujar Sefcovic dalam konferensi pers di Brussels.
Ia menambahkan bahwa meskipun UE tetap menjadi mitra dagang terbesar Israel dengan nilai perdagangan barang pada 2024 mencapai €42,6 miliar—hampir sepertiga dari total perdagangan Israel—penangguhan sebagian ini merupakan “respons yang dipertimbangkan secara matang terhadap situasi yang semakin mendesak.”
Selain perdagangan, Komisi Eropa juga memberlakukan sanksi terhadap kelompok Hamas, menteri-menteri garis keras dalam kabinet Israel, serta pemukim yang melakukan tindak kekerasan. Kebijakan ini masih menunggu persetujuan Dewan UE secara bulat.
Komisioner untuk kawasan Mediterania, Dubravka Suica, menambahkan bahwa bantuan bilateral kepada pemerintah Israel turut dihentikan, termasuk €14 juta dana periode 2020–2024. Menurutnya, penangguhan ini bisa dicabut jika kondisi membaik.
“Situasi di Gaza dan Tepi Barat tidak dapat diterima. Kami tetap mendorong solusi dua negara, dengan Israel yang aman dan Otoritas Palestina yang berkelanjutan,” tegas Suica.
Baca Juga: Gandeng Uni Eropa, Prabowo Tekankan Peran Indonesia di ASEAN dan Dunia
Sementara itu, Komisi memastikan dukungan untuk memerangi antisemitisme serta memperkuat komunitas Yahudi tetap berjalan, termasuk melalui program masyarakat sipil.
Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan, “Kami mengusulkan penangguhan konsesi dagang dengan Israel, menjatuhkan sanksi pada menteri ekstremis dan pemukim, serta menunda dukungan bilateral bagi Israel, tanpa memengaruhi kerja sama kami dengan masyarakat sipil Israel maupun Yad Vashem.”
Von der Leyen menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Peristiwa mengerikan yang terjadi setiap hari di Gaza harus dihentikan.”
Menurut data otoritas Palestina, sejak Oktober 2023 serangan Israel telah menewaskan hampir 65.000 warga Gaza, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta menjadikan wilayah itu tidak layak huni akibat kelaparan, penyakit, dan keruntuhan infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
