Pemerintah Perkuat Penertiban Kawasan Hutan

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terus mengintensifkan penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan usaha berbasis sumber daya alam terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 20 Januari 2026, Prasetyo menjelaskan bahwa Satgas PKH memiliki mandat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap berbagai kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan. Ia mengungkapkan bahwa selama satu tahun pelaksanaan tugas, satgas mencatat capaian signifikan.

“Dalam kurun waktu satu tahun pelaksanaan tugas, Satgas PKH telah berhasil menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan seluas 4,09 juta hektare yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan,” ujar Prasetyo.

Dari total luasan tersebut, sekitar 900.000 hektare telah dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penertiban adalah Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau, dengan luas area yang berhasil ditata kembali mencapai 81.793 hektare.

Baca Juga: Temui Prabowo, Dasco, Prasetyo Hadi, Sugiono hingga Teddy Dapat Tugas Khusus

Prasetyo juga menyampaikan bahwa setelah terjadinya bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH mempercepat proses audit dan pemeriksaan di kawasan tersebut sebagai langkah antisipatif dan evaluatif.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa pada Senin, 19 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara daring dari London, Inggris, bersama kementerian, lembaga, serta jajaran Satgas PKH. Dalam rapat itu, satgas memaparkan hasil investigasi terhadap sejumlah perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan.

“Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan tegas untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo.

Dari total perusahaan tersebut, sebanyak 22 merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Hutan Alam dan Hutan Tanaman dengan luas keseluruhan mencapai 1.010.592 hektare. Di antara perusahaan yang izinnya dicabut itu, terdapat PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU). Sementara itu, enam perusahaan lainnya bergerak di sektor non-kehutanan, yakni pertambangan dan perkebunan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan hasil kerja Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai triliunan rupiah serta menguasai kembali jutaan hektare kawasan hutan bermasal (NTVnews)

Adapun daftar PBPH yang dicabut izinnya meliputi PT Aceh Nusa Indrapuri, PT Rimba Timur Sentosa, PT Rimba Wawasan Permai, PT Minas Pagai Lumber, PT Biomass Andalan Energi, PT Bukit Raya Mudisa, PT Dhara Silva Lestari, PT Sukses Jaya Wood, PT Salaki Summa Sejahtera, PT Anugerah Rimba Makmur, PT Barumun Raya Padang Langkat, PT Gunung Raya Utama Timber, PT Hutam Barumun Perkasa, PT Multi Sibolga Timber, PT Panel Lika Sejahtera, PT Putra Lika Perkasa, PT Sinar Belantara Indah, PT Sumatera Riang Lestari, PT Sumatera Sylva Lestari, PT Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT Teluk Nauli, serta PT Toba Pulp Lestari Tbk.

Sementara itu, enam badan usaha non-kehutanan yang turut dicabut izinnya antara lain PT Ika Bina Agro Wisaesa, CV Rimba Jaya, PT Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro Energy, dan perusahaan di sektor perkebunan lainnya.

Pemerintah menegaskan langkah ini merupakan bentuk komitmen untuk menegakkan hukum, memperbaiki tata kelola kawasan hutan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.