Sebuah foto Mick Jagger dan Bill Clinton terlihat dalam dokumen Epstein yang baru dirilis. Kehadiran dalam dokumen tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. (Departemen Kehakiman)
Ntvnews.id, Jakarta - Keputusan Bill Clinton dan Hillary Clinton untuk akhirnya bersedia hadir langsung di depan anggota DPR AS menjadi titik fokus baru dalam penyelidikan publik terhadap kasus Jeffrey Epstein. Sikap tersebut muncul setelah nama Bill Clinton kembali mencuat dalam sejumlah dokumen terkait Epstein yang baru saja dibuka ke publik.
Rilis dokumen berskala besar oleh Departemen Kehakiman AS pada 30 Januari menjadi pemicu utama gelombang perhatian terbaru ini. Dokumen yang dipublikasikan, lebih dari tiga juta halaman, ditambah 2.000 video dan 180.000 gambar, ditampilkan sebagai pemenuhan Undang-Undang Transparansi Dokumen Epstein yang disahkan Kongres AS pada November lalu.
Undang-undang tersebut mewajibkan seluruh catatan berkaitan dengan kasus Epstein dipublikasikan kepada publik. Dalam konteks inilah, DPR AS mengundang Bill Clinton dan Hillary Clinton untuk memberikan kesaksian.
Baca Juga: Heboh Dokumen Epstein Ungkap Kain Kiswah Kabah Ternyata Pernah Dikirim ke Amerika
Keduanya sebelumnya menolak hadir langsung dalam penyelidikan yang menyoroti bagaimana aparat federal menangani investigasi Epstein pada masa lalu. Namun kini posisi mereka berubah. Melalui juru bicara Angela Urena, keduanya menyatakan kesediaan hadir, dengan pesan yang sangat jelas.
"Mantan Presiden dan mantan Menteri Luar Negeri akan hadir. Mereka berharap dapat menetapkan preseden yang berlaku untuk semua orang,” ujarnya, melansir AFP pada Selasa, 3 Februari 2026.
Hillary Clinton sendiri pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS pada era pemerintahan Barack Obama periode 2009–2013.
Keputusan pasangan Clinton tersebut sekaligus menempatkan mereka di garis depan perhatian publik dalam skandal Epstein, skandal yang terus menjalar hingga menyentuh lingkaran elite politik di Washington. Persoalan ini sudah lama menciptakan ketegangan partisan, termasuk karena keterkaitan nama-nama besar seperti Donald Trump.
Demokrat menilai penyelidikan DPR AS, yang kini berada di bawah kendali Partai Republik, sebagai upaya memanfaatkan kekuatan legislatif untuk menyerang lawan politik Trump, bukan sebagai pengawasan objektif.
Baca Juga: Nama Hary Tanoe, Sri Mulyani hingga Jokowi Ikut Disebut di Epstein Files, Apa Kaitannya?
Trump sendiri, meski sejak lama memiliki hubungan personal dengan Epstein sebelum keduanya berselisih di awal 2000-an, belum pernah diminta hadir memberikan kesaksian. Ia bahkan sempat menolak publikasi dokumen Epstein selama berbulan-bulan, hingga akhirnya Kongres, termasuk unsur Partai Republik, tetap mendorong undang-undang yang memaksa keterbukaan dokumen tersebut meski menghadapi keberatan dari Trump.
Baik Bill Clinton maupun Donald Trump belum pernah dituduh melakukan pelanggaran pidana apa pun terkait Epstein. Trump telah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak mengetahui aksi kejahatan Epstein.
Sebelum menyatakan kesediaan hadir, Bill dan Hillary Clinton sempat berpendapat bahwa surat panggilan DPR AS tidak sah karena menurut mereka tidak memiliki landasan tujuan legislatif yang jelas. Namun Partai Republik membalas dengan argumen keras: sejarah hubungan Bill Clinton dengan Epstein, termasuk penggunaan jet pribadi Epstein pada awal 2000-an, dinilai cukup untuk menuntut pemeriksaan langsung di bawah sumpah.
Dengan keputusan terbaru mereka, Bill dan Hillary Clinton kini siap memasuki ruang dengar pendapat, sebuah langkah yang diproyeksikan menjadi salah satu momen paling menonjol dalam rangkaian penyelidikan publik terhadap dokumen Epstein yang baru dirilis.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
