MUI Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pengiriman 8.000 Pasukan TNI ke Gaza

Ntvnews.id, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza yang disebut sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam Board of Peace (BoP). MUI menilai hingga kini belum ada kejelasan mengenai mandat dan kerangka resmi misi tersebut.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis tersebut.

“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.

Sudarnoto menilai rencana tersebut mengandung risiko besar, baik dari sisi politik maupun moral. Ia mengingatkan bahwa posisi Indonesia selama ini dikenal konsisten membela perjuangan rakyat Palestina, sehingga setiap langkah kebijakan harus selaras dengan prinsip tersebut.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak terseret dalam kepentingan geopolitik negara besar, khususnya Amerika Serikat. Menurutnya, hingga kini belum jelas apakah dewan perdamaian yang dimaksud berada di bawah mandat resmi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau justru melalui skema lain seperti International Stabilization Force (ISF).

“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” kata dia.

Sudarnoto menjelaskan bahwa dalam praktiknya, pengiriman pasukan melalui kerangka ISF kerap berada di bawah pengaruh dan dominasi negara-negara besar, dengan fokus utama pada stabilisasi wilayah pascakonflik.

Menurutnya, pendekatan semacam itu sering kali membawa kepentingan terselubung yang belum tentu sejalan dengan cita-cita perdamaian jangka panjang. Ia menyoroti bahwa agenda ISF yang menitikberatkan pada demiliterisasi Gaza, khususnya pelucutan senjata Hamas, bukanlah solusi yang adil bagi rakyat Palestina.

“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.

Atas dasar itu, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut secara matang. Organisasi itu khawatir keputusan pengiriman pasukan justru berdampak pada reputasi Indonesia sebagai negara yang selama ini teguh mendukung kemerdekaan Palestina.

Meski kebijakan tersebut belum diputuskan secara final, Sudarnoto mengingatkan potensi risiko jika Indonesia dianggap terlibat dalam agenda yang dinilai merugikan Palestina, termasuk kemungkinan berhadapan langsung dengan Hamas.

“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen nasional terhadap perjuangan Palestina, terutama dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina serta membantu meringankan penderitaan masyarakat Gaza.

Prasetyo menyebutkan bahwa partisipasi Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya dalam Board of Peace diharapkan mampu meredakan ketegangan dan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.

(Sumber: Antara)