Pemprov DKI Siap Cairkan THR ASN, Pramono: Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kepastian ini disampaikan menjelang Hari Raya Idulfitri, seiring kebijakan pemerintah pusat terkait pencairan THR bagi pegawai negara.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, Pemprov DKI akan mengikuti sepenuhnya aturan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Untuk THR tentunya Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya akan menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat melalui Menteri PAN-RB," ucapnya di Jakarta Barat, Selasa, 3 Maret 2026.

Pramono menegaskan, dari sisi anggaran Pemprov DKI Jakarta sudah siap menyalurkan THR bagi seluruh ASN. Baik pencairan dilakukan sebelum Lebaran maupun setelahnya, pemerintah daerah tidak menghadapi kendala.

Ilustrasi uang Korupsi (Freepik )

Baca Juga: Pramono ke Veronika Tan: Sampaikan ke Pak Ahok, Sumber Waras Selesai

"Dan keputusan itu sudah dilakukan. Bagi Pemerintah DKI Jakarta mau dibayarkan sebelum atau sesudah lebaran itu nggak ada masalah, kami sudah siap untuk itu," sambungnya.

Sementara itu, pemerintah pusat mulai mencairkan THR bagi aparatur sipil negara secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini.

Jumlah tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp49 triliun. Anggaran itu diperuntukkan bagi ASN pemerintah pusat, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota TNI, Polri, hingga para pensiunan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat. Termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun dibandingkan tahun lalu,” ujar dia.