Rusia Rujuk Perempuan yang Enggan Punya Anak ke Psikolog demi Tekan Krisis Demografi

Ntvnews.id, Moskow - Pemerintah Rusia mengambil kebijakan baru untuk menghadapi krisis demografi yang semakin serius. Perempuan yang menyatakan tidak ingin memiliki anak akan diarahkan untuk menjalani konsultasi dengan psikolog, sesuai pedoman kesehatan reproduksi terbaru yang diterbitkan otoritas setempat.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan angka kelahiran yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pedoman tersebut, tenaga medis diwajibkan menanyakan jumlah anak yang diinginkan kepada setiap pasien perempuan.

Dikutip dari AFP, Jumat, 20 Maret 2026, menyebut apabila seorang pasien menyatakan tidak ingin memiliki anak, tenaga medis "direkomendasikan untuk merujuk pasien ke konsultasi dengan psikolog medis dengan tujuan membentuk sikap positif untuk memiliki anak."

Baca Juga: Bahlil Buka-bukaan RI Buka Opsi Impor BBM dari Rusia

Pedoman ini sebenarnya telah disahkan pada akhir Februari, namun baru menjadi sorotan publik setelah diberitakan luas oleh media pemerintah pada pekan ini.

Penurunan angka kelahiran telah lama menjadi perhatian utama Presiden Vladimir Putin selama lebih dari dua dekade kepemimpinannya. Kondisi ini semakin memburuk seiring pengerahan ratusan ribu pria muda ke garis depan dalam konflik dengan Ukraina dalam empat tahun terakhir.

Pihak Kremlin bahkan memandang penyusutan populasi sebagai ancaman serius terhadap masa depan negara. Pada 2024, Putin sempat memperingatkan bahwa Rusia berpotensi menghadapi "kepunahan" jika gagal meningkatkan angka kelahiran.

Presiden Rusia Vladimir Putin. (ANTARA/Xinhua/Cao Yang/aa (Antara)

Saat ini, tingkat kelahiran di Rusia berada pada titik terendah dalam dua abad, yakni sekitar 1,4 anak per perempuan. Angka ini jauh di bawah standar ideal 2,1 yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan populasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia juga memperketat regulasi terkait aborsi serta mengesahkan undang-undang yang melarang apa yang disebut sebagai propaganda bebas anak atau child-free.

Sebaliknya, keluarga dengan banyak anak justru didorong sebagai simbol kebanggaan nasional. Pemerintah pun menawarkan berbagai insentif, mulai dari bantuan keuangan hingga dukungan sosial, guna mendorong masyarakat untuk memiliki lebih banyak anak.