Mendagri Desak Kepala Daerah: Segera Kirim Data agar Bantuan dan Huntap Bisa Dipercepat

Ntvnews.id , Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mendesak seluruh kepala daerah di wilayah terdampak bencana di Sumatera untuk mempercepat pendataan rumah dengan kategori kerusakan berat.

Langkah ini diukur krusial agar para penyintas tidak berlama-lama tinggal di perumahan sementara (huntara), sekaligus mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan perumahan tetap (huntap).

"Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di hunterara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data," ujar Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu 25 Maret 2026.

Ia meminta pemerintah daerah segera membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pendataan di lapangan.

Baca Juga:  Mendagri Desak Kepala Daerah: Segera Kirim Data agar Bantuan dan Huntap Bisa Dipercepat

“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan Bupati, Wali Kota, tolong bantu Gubernur atau Wakil Gubernur, buatlah tim Satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk data yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ucapnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37 ribu unit lahan bagi masyarakat terdampak.

Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberi opsi membangun rumah secara mandiri di lokasi asal (insitu), dengan catatan wilayah tersebut aman dari risiko bencana.

Dalam skema tersebut, pemerintah pusat memberikan dukungan dana sebesar Rp60 juta per rumah yang disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp30 juta.

“Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” jelasnya.

Selain pembangunan mandiri, pemerintah juga membuka opsi pembangunan oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.

Di sisi lain, opsi relokasi ke kawasan organisasi baru berbasis komunitas juga disiapkan.

Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset negara maupun BUMN.

"Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana," ungkapnya.

Untuk pembangunan kawasan komunal tersebut, pemerintah pusat siap memberikan dukungan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Baca Juga:  BNPB Bangun 36 Ribu Hunian Tetap untuk Korban Banjir di Sumatera

Namun demikian, Tito mengakui bahwa proses pembangunan saat ini masih terkendala kelengkapan data dari daerah, sehingga kemajuan di lapangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan.

"Yang mau dibangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik," tuturnya.

Pemerintah, kata Tito, telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun, dengan perkiraan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp130 ​​triliun.

Angka-angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

“Nah saya belum bisa menentukan berapa angka untuk berburu ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” pungkas Tito.