Ntvnews.id, Islamabad - Konflik antara Amerika Serikat–Israel dan Iran mulai berdampak pada sejumlah negara, termasuk India yang menghadapi tekanan pada pasokan bahan bakar, nilai tukar rupee, serta meningkatnya kekhawatiran di kalangan diaspora India di kawasan Teluk. Namun, di tengah situasi tersebut, justru Pakistan yang tampil mengambil peran diplomatik lebih aktif.
Dilanasir dari Reuters, Kamis, 2 April, 2026, Setelah satu bulan konflik berlangsung, Pakistan memposisikan diri sebagai mediator potensial. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua pihak terkait.
Di sisi lain, India memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Pemerintah di New Delhi menahan diri dengan menyerukan pengendalian situasi, sembari mengedepankan jalur diplomasi senyap dan fokus pada stabilitas energi domestik serta perlindungan warganya di luar negeri.
Namun, sikap tersebut memicu kritik dari kalangan oposisi. Pemimpin Partai Kongres, Rahul Gandhi, bahkan menyebut kebijakan luar negeri India sebagai sebuah "lelucon universal."
Baca Juga: Gaya Hidup Kepala Dinas di Kabupaten Bekasi Disorot
Kritik serupa juga disampaikan oleh anggota parlemen Jairam Ramesh. Ia menilai bahwa meskipun India memiliki rekam jejak militer yang kuat, Pakistan justru lebih unggul dalam memainkan peran diplomasi dan membangun narasi di tingkat global.
Para analis menilai langkah Pakistan tersebut memberikan keuntungan strategis, terutama dalam meningkatkan visibilitasnya di panggung internasional, khususnya di Amerika Serikat. Dengan mengambil posisi sebagai penghubung, Islamabad dinilai mampu memanfaatkan momentum geopolitik yang tengah memanas.
Sementara itu, Presiden lembaga riset independen Mantraya, Shanthie Mariet D'Souza, menilai pemerintah India memandang konflik ini sebagai isu eksternal yang tidak membutuhkan keterlibatan langsung. "Perspektif ini bertentangan dengan upaya sebelumnya untuk memposisikan India sebagai mediator potensial dalam perang Ukraina, serta dampak besar yang telah ditimbulkan perang Iran terhadap keamanan energi India," ujarnya.
Ia juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan Narendra Modi, terutama jika dampak ekonomi semakin terasa di dalam negeri.
Pandangan senada disampaikan oleh Harsh Pant dari Observer Research Foundation. Ia menilai durasi konflik akan menjadi faktor penentu terhadap dampak politik di India. "Jika krisis berlanjut, jika tekanan terhadap India meningkat, dan jika pemerintah tidak mampu menanganinya di dalam negeri, maka akan ada dampaknya terhadap pemerintahan Modi," katanya.
Meski demikian, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan bahwa negaranya tidak akan mengambil peran sebagai mediator seperti Pakistan. Ia menekankan bahwa India menjalankan kebijakan luar negeri independen dan tidak bertindak sebagai perantara dalam konflik yang dipicu pihak lain.
Perdana Menteri Narendra Modi juga memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk menjaga ketahanan energi nasional, termasuk melalui diversifikasi impor dari berbagai negara serta pemanfaatan cadangan strategis.
Di tengah dinamika ini, mantan diplomat India Ajay Bisaria menilai bahwa meskipun Pakistan mendapat sorotan, perannya tidak boleh dibesar-besarkan. Ia menyebut langkah Islamabad lebih bersifat fasilitasi taktis daripada kekuatan strategis jangka panjang.
"Ia bertindak sebagai penghubung, bukan sebagai broker kekuatan. Ini konsisten dengan pola masa lalu. Islamabad secara historis sering memfasilitasi diplomasi jalur belakang AS, mulai dari pembukaan hubungan dengan Cina pada 1971 hingga krisis sandera Iran pada 1981," jelas Bisaria.
Menurutnya, keuntungan Pakistan lebih pada peningkatan citra dan kedekatan diplomatik jangka pendek, sementara secara keseluruhan posisi global India tetap lebih kuat dari sisi ekonomi, strategi, dan pengaruh internasional.
Situasi ini mencerminkan persaingan peran antara dua negara Asia Selatan tersebut dalam merespons krisis global, di mana Pakistan tampil agresif di panggung diplomasi, sementara India tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan otonomi strategis.
Militer Pakistan melancarkan serangan udara ke sejumlah kota besar di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, pada Jumat, 27 Februari 2026 waktu setempat (Istimewa)