Kritik Rektor Universitas Paramadina: Penutupan Prodi Dinilai Sempitkan Makna Pendidikan Tinggi

Ntvnews.id, Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Kebijakan yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu dianggap berpotensi mereduksi makna pendidikan tinggi hanya sebagai penyedia tenaga kerja bagi industri.

Didik menilai pendekatan tersebut mencerminkan visi jangka pendek yang terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar.

"Rencana ini mencerminkan visi jangka pendek yang mengikuti kehendak pasar dan industri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, meski industri memang membutuhkan tenaga kerja terampil dengan keahlian teknis tertentu, kebijakan itu berisiko menyederhanakan tujuan pendidikan.

Dia menegaskan pendidikan tidak sekadar membekali keterampilan, melainkan proses holistik untuk membentuk manusia seutuhnya.

"Pendidikan adalah upaya 'menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri manusia' agar dia mencapai martabat, keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Artinya, pendidikan bukan sekadar mengisi ilmu di kepala dan ketrampilan fisik tetapi membentuk manusia seutuhnya," jelas Didik.

"Seorang manusia menjadi manusia seutuhnya melalui proses berpikir, merasakan, memilih nilai dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Pendidikan adalah ruang dan proses pembentukan itu," tambahnya.

Didik menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak tergantikan dibanding institusi lain yang sepenuhnya mengikuti logika pasar.

Kampus, kata dia, harus tetap menjaga ruang bagi ilmu-ilmu yang mungkin belum memiliki nilai ekonomi langsung, tetapi penting bagi peradaban jangka panjang.

"Jika pendidikan tinggi direduksi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, maka kita sedang mempersempit makna pendidikan itu sendiri. Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif, tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar," tegasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya ilmu murni atau ilmu dasar yang saat ini dinilai kurang diminati industri.

Menurutnya, negara yang meninggalkan ilmu dasar akan kehilangan kedaulatan intelektual dan bergantung pada pengetahuan dari luar negeri.

"Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi juga kemandirian bangsa," imbuhnya.

Lebih lanjut, Didik mengkritik praktik sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN), seperti ITB, UGM, UB dan lainnya, yang dinilai mulai mengikuti logika pasar dengan membuka program-program praktis di kota-kota besar.

"Saya mengusulkan penyebaran kampus-kampus di Jakarta dan kota-kota lain tersebut (ITB, UGM, UB dan lain-lain) dikembangkan hanya untuk bisnis, menambah kas anggaran kampus dan untuk tambahan honor dosennya, yang suka ngamen," ungkap Didik.

Dia menyebut langkah tersebut lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan kampus dibanding penguatan riset dan kualitas akademik.

"Justru praktek PTN seperti ini yang harus dihapus karena tidak menjadikan kampus-kampus tersebut unggul naik peringkat di tingkat global. Pantas PTN kita tertinggal di ASEAN dibandingkan Singapura dan Malaysia - apalagi di Asia (Jepang, Cina, Korea dll)," tegasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek, Badri, menyatakan rencana penataan prodi akan segera dieksekusi.

Dia meminta perguruan tinggi melakukan evaluasi dan menyeleksi prodi yang perlu ditutup guna mengurangi kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Setiap tahun, sekitar 1,9 juta sarjana lulus dari perguruan tinggi di Indonesia, namun banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

Meski demikian, Didik menekankan solusi atas persoalan tersebut tidak boleh mengorbankan keberadaan ilmu murni.

Dia mendorong pemerintah untuk mengambil peran visioner dengan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi.

"Pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa," ujarnya.

Didik menutup dengan mengingatkan masa depan tidak hanya dibangun dari hal-hal yang tampak berguna saat ini.

"Membangun peradaban tidak bisa direduksi hanya menjadi pembangunan industri," tukasnya.