Pemanfaatan IPTEK untuk Pembangunan Nasional dan Regulasi Produk Alternatif

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa inovasi teknologi dan pendekatan ilmiah menjadi fondasi penting dalam merancang pembangunan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Inovasi ini dianggap sebagai penggerak utama dalam pengembangan kebijakan strategis.

Effendi Andoko, Staf Ahli Menteri Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan bahwa prioritas nasional keempat dan kelima dalam RPJMN berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEK) serta transformasi ekonomi digital.

“Kami sedang secara aktif mentransformasi ekonomi nasional menjadi lebih transparan dan dapat dilacak (traceable),” ungkap Effendi pada acara Innovation Summit Southeast Asia 2025 (ISSA) di Jakarta belum lama ini.

Ia menambahkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan membutuhkan investasi besar mencapai sekitar Rp48 ribu triliun dalam lima tahun mendatang. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pengetahuan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global, termasuk ketahanan pangan dan persaingan perdagangan.

Baca Juga: Didiagnosis Idap Kanker Prostat Agresif, Joe Biden Sampaikan Pesan Menyentuh

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Tikki Pangestu, pakar kesehatan sekaligus mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kolaborasi di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyoroti urgensi pendekatan ilmiah dalam memperbaiki sistem kesehatan nasional.

Prof. Tikki menekankan pentingnya produk tembakau alternatif dalam upaya mengurangi beban penyakit kronis di Indonesia.

“Dua dari tiga pria Indonesia adalah perokok, menjadikan kita negara dengan prevalensi tertinggi di dunia. Kita perlu mempertimbangkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau sebagai bagian dari solusi,” jelasnya.

Ia merujuk pada data dari Jepang dan Inggris yang menunjukkan tren penurunan konsumsi rokok konvensional seiring dengan meningkatnya penggunaan produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan.

Baca Juga: 63 Sekolah Rakyat Bakal Terima Siswa Baru Juli 2025

“Di Jepang, penjualan rokok turun 32 persen seiring meningkatnya penjualan produk tembakau yang dipanaskan. Di Inggris, saat vaping naik, angka merokok turun,” tambahnya.

Namun, Prof. Tikki menilai bahwa kebijakan fiskal di Indonesia belum mendukung secara maksimal pendekatan pengurangan bahaya tembakau (THR).

“Saat ini, produk-produk yang menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau dikenakan cukai sama seperti rokok biasa, padahal secara risiko jauh lebih rendah. Ini tidak proporsional dan merugikan potensi manfaat kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, Indonesia bisa mencontoh model Filipina yang menerapkan regulasi berbasis risiko dengan menjaga kualitas dan keamanan produk serta melindungi anak-anak di bawah umur.

Baca Juga: Kasus Mario Dandy Mau Dibuat Film, Judulnya Ozora: Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel

“Saya berharap Indonesia mengambil posisi tengah: tidak membebaskan tanpa aturan, tapi juga tidak melarang total seperti Singapura atau Australia. Pendekatannya harus rasional dan berbasis risiko.”

Prof. Tikki menilai Indonesia telah berada di jalur yang progresif dalam mengatur produk tembakau alternatif, tidak sebebas negara tanpa regulasi, tetapi juga tidak seketat negara yang melarang total.

“Indonesia punya peluang untuk menjadi contoh pendekatan regulasi yang proporsional terhadap risiko,” ujarnya.

Baca Juga: Gojek, Grab, Maxim Kompak Bantah Potong 20 Persen Driver Ojol

Ia juga mengingatkan bahwa pelarangan total justru berpotensi memunculkan peredaran barang ilegal yang merugikan masyarakat.

“Kita harus fokus pada aksesibilitas dan keterjangkauan bagi mereka yang ingin berhenti merokok,” tambahnya, sembari menegaskan pentingnya pengawasan kualitas dan keamanan produk tembakau alternatif serta penerapan pajak yang masuk akal.

Para ahli sepakat bahwa dalam berbagai sektor, baik ekonomi, pangan, maupun kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi landasan utama dalam menyusun kebijakan publik. Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang objektif, seimbang dan menyeluruh.