Prabowo Beri Arahan Langsung untuk Calon Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo memanggil Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka Budi ke Istana Negara, Selasa, 20 Mei 2025. Mereka berdua datang untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo sebelum mengisi jabatan Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan.

Bimo Wijayanto membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, menurutnya Ia bersama Letjen Jaka Budi Utama dipanggil untuk mendapatkan arahan dalam memperbaiki sistem pajak di Indonesia.

"Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Bimo Wijayanto Jadi Dirjen Pajak dan Letjen Jaka Budi sebagai Dirjen Bea Cukai

Lebih lanjut, Bimo menekankan bahwa nantinya saat menjabat dan menjalankan sebagai Dirjen Pajak ia akan mendapat arahan langsung dari menteri keuangan Sri Mulyani.

"Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Jaka," jelasnya.

Ketika ditanya jadwal pelantikan dirinya, Bimo mengungkapkan hal tersebut tinggal menunggu arahan dari Menteri Keuangan.

"untuk pelantikan dan segala macam menumbuh arahan dari Ibu Menteri Keuangan," tuturnya.

Baca Juga: Soal Perombakan Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Wamenkeu: Nanti Akan Diumumkan

Bimo juga membeberkan sedikit bahwa ada arahan khusus untuk menaiki martabat dirjen Pajak dan Bea Cukai.

"Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," ungkapnya.