Ntvnews.id, Jakarta - Menjelang rencana penjualan saham kepada sejumlah investor, TikTok dikabarkan tengah menyiapkan versi terbaru aplikasinya yang ditujukan khusus untuk pasar Amerika Serikat (AS).
Menurut laporan Business Standard pada Senin, 7 Juli 2025, informasi ini pertama kali diungkap oleh The Information yang mengutip sumber anonim. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa versi baru aplikasi TikTok dijadwalkan meluncur di toko aplikasi AS pada 5 September 2025.
Pengguna TikTok di Amerika Serikat nantinya diwajibkan mengunduh aplikasi versi terbaru untuk tetap bisa menikmati layanan, meskipun aplikasi versi lama masih akan tetap berjalan hingga Maret 2026. Namun, jadwal ini masih bersifat tentatif dan bisa berubah sewaktu-waktu.
Baca juga: Trump Sebut Ada Pihak Siap Akuisisi TikTok di Amerika
Langkah ini muncul sebagai respons terhadap pernyataan Presiden AS, Donald Trump, pada Jumat sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah AS akan mulai berdiskusi dengan otoritas Tiongkok pada Senin atau Selasa, 8 Juli terkait peluang kesepakatan mengenai TikTok. Trump juga menyebut bahwa Amerika Serikat sebenarnya telah mencapai titik kesepakatan terkait penjualan platform video pendek tersebut.
Pada bulan lalu, Presiden Donald Trump telah memperpanjang batas waktu hingga 17 September bagi ByteDance, sebuah perusahaan induk TikTok yang berbasis di China untuk melepas kepemilikan aset TikTok di wilayah Amerika Serikat.
Sebelumnya, sempat muncul rencana pembentukan entitas baru yang berbasis di AS untuk mengelola operasional TikTok secara mandiri. Dalam skema tersebut, kepemilikan mayoritas akan dipegang oleh investor asal Amerika Serikat.
Baca juga: TikTok Bantah Lakukan Monopoli Usai Akuisisi Tokopedia
Namun, rencana pembentukan entitas baru itu tertunda setelah pemerintah China memberi sinyal enggan memberikan lampu hijau. Hal ini terjadi tak lama setelah Presiden Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif besar terhadap berbagai barang impor dari China.
Trump pun mengakui bahwa kesepakatan terkait TikTok kemungkinan besar tetap harus melalui persetujuan resmi dari pemerintah China.
(Sumber: Antara)