PKB Tegaskan Gerakan Anti Kejahatan Seksual Akan Dibawa hingga Tingkat Desa

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan terus konsisten membela dan memperkuat pesantren di tengah maraknya kasus kekerasan seksual yang menyeret sejumlah oknum lembaga pendidikan berbasis agama.

Hal itu disampaikan Ida saat penutupan Temu Nasional Pondok Pesantren: Gerakan Pesantren Anti Kekerasan Seksual di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

"Alhamdulillah selama dua hari kita diberi nikmat Allah untuk terus melakukan muhasabah. Kami dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa memfasilitasi karena sesungguhnya introspeksi/muhasabah yang dilakukan oleh bapak-ibu sendiri,” ujar Ida.

Ia mengungkapkan sempat ada pihak yang mempertanyakan besarnya biaya penyelenggaraan forum nasional tersebut. Namun menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian dari upaya PKB membayar “hutang peradaban” kepada pesantren.

"Banyak orang yang mengatakan apa nggak sayang biaya yang tidak murah mendatangkan para kiai dan seterusnya. Bapak-ibu yang saya hormati, menurut kami itu biaya yang murah. Karena sesungguhnya kita ini sedang membayar hutang peradaban terhadap pendirian pesantren di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: BABYMONSTER Tunjukkan Kekuatan Live, Siap Gelar Tur Dunia Kedua

Ida menilai pesantren telah memainkan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa jauh sebelum negara Indonesia berdiri.

"Pada masa-masa berikutnya, sebelum founding fathers kita merumuskan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa, para kiai melalui pesantrennya telah lebih dulu mengambil peran negara mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Menurut dia, lahirnya Undang-Undang Pesantren hingga berbagai regulasi turunannya menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap kontribusi besar pesantren.

"Lahirnya Undang-Undang Pesantren dan turunan peraturan-peraturan di bawahnya itu adalah salah satu cara kami membayar hutang peradaban yang dilakukan oleh para kiai,” kata Ida.

Ia menegaskan PKB tidak akan berhenti memperjuangkan pesantren meski diterpa berbagai persoalan dan risiko politik.

"Mau ada dampak politik atau tidak, bagi PKB tidak menjadi urusan. Karena bagi PKB, jauh di atas kepentingan politik adalah kepentingan membayar peradaban terhadap para kiai,” ujarnya.

Ida juga menyoroti adanya segelintir pihak yang menggunakan label pesantren namun justru mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam tersebut.

"Kita tidak putus asa dengan segelintir orang yang menggunakan label pesantren untuk mengurangi citra dan wibawa, citra martabat pesantren yang sudah dibangun bukan saja puluhan, tapi ratusan tahun yang lalu,” katanya.

Dalam forum tersebut, Ida mengungkapkan antusiasme peserta jauh melampaui ekspektasi panitia. Ia juga mengapresiasi berbagai gagasan yang muncul dari para kiai dan pengasuh pesantren.

"Kami tidak mengira bahwa antusiasme para kiai dari pondok pesantren di seluruh Indonesia sembledak ini terhadap kegiatan yang dilakukan kemarin dan hari ini,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Ida Fauziyah (Istimewa)

Ia menyebut salah satu usulan menarik datang dari Kiai Abu Bakar yang mengusulkan istilah “Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual”.

"Sampai Kiai Abu Bakar mengusulkan kita mengganti terminologi ‘Gerakan Pesantren Bukan Lagi Gerakan Anti Kekerasan Seksual’, tapi ‘Gerakan Pesantren Anti Kejahatan Seksual’,” katanya.

Menurut Ida, istilah tersebut dapat menjadi gerakan moral bagi pesantren untuk melawan berbagai bentuk kekerasan seksual.

"Jadi kita sepakat ya bapak-ibu, ini adalah gerakan moral: Pesantren Anti Kejahatan Seksual yang hukumannya diatur berdasarkan UU TPKS yakni Anti Kekerasan Seksual,” ujarnya.

Baca Juga: Pramono Minta RT hingga Kader Dawis Bantu Tekan Jumlah RW Kumuh

Ia juga menegaskan gerakan tersebut tidak boleh berhenti di tingkat nasional saja, melainkan harus diperluas hingga ke seluruh daerah.

"Ketua Umum memberikan arahan agar gerakan ini juga secara struktural dilakukan oleh partai di masing-masing tingkatan: di provinsi, di kabupaten, kota,” katanya.

Ida menilai pembangunan sistem perlindungan di pesantren menjadi langkah penting berikutnya setelah tumbuhnya kesadaran bersama.

"Lebih dari itu rasanya juga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun gerakan dengan berbasis Sistem Perlindungan,” ujarnya.