Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) tampaknya 'kalah' lagi dalam percaturan politik Indonesia. Ini terjadi setelah DPR RI, memutuskan tak menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait landasan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Putusan MK yang diacuhkan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ialah, yang menyebut bahwa calon kepala daerah minimal berusia 30 tahun, saat ditetapkan sebagai calon. Baleg lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung (MA), yang menyatakan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur berusia 30 tahun, saat dilantik sebagai gubernur atau wakil gubernur.

"Setuju ya merujuk ke MA?" tanya Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi atau Awiek, dalam rapat Baleg DPR dengan DPD dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

"Merujuk ke MA, mayoritas (setuju), keliahatan pada setuju (ke putusan MA)," ucapnya.

Padahal dengan ketentuan MK itu, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep tak bisa maju di Pilgub Jawa Tengah 2024 karena terganjal usia yang masih 29 tahun.

Kaesang sebelumnya telah mengantongi dukungan sejumlah partai politik untuk maju di Pilgub Jateng, mendampingi Komjen Ahmad Luthfi. Jateng sendiri, merupakan 'kandang banteng' atau daerah yang merupakan basis PDIP.

Selain itu, Baleg juga tak menggubris sebagian putusan MK yang menyebut bahwa partai politik peserta pemilu yang tak memiliki kursi DPRD, bisa mengusung calon kepala daerah.