BUMN Diminta Berdayakan Masyarakat Lewat Lapangan Kerja

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan dan pupuk untuk memperluas peran dalam pemberdayaan masyarakat. 

Langkah ini dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan yang belum produktif. Instruksi tersebut disampaikan Muhaimin saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran BUMN sektor pertambangan dan pupuk di Kantor Kemenko PM, Jakarta. 

Muhaimin menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan milik negara tidak lagi hanya diukur dari kinerja keuangan atau bisnis semata, melainkan juga dari kontribusi nyatanya dalam membuka peluang ekonomi bagi warga.

"BUMN harus menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Program-program yang sudah terbukti berhasil perlu direplikasi dan diperluas agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat," ucap Muhaimin Iskandar, 13 Oktober 2026.

Baca Juga: Menko Muhaimin Siapkan Strategi Dongkrak Kelas Menengah

Guna mendorong kemandirian ekonomi, Kemenko PM meminta BUMN membuka dan memperkuat akses bagi masyarakat miskin terhadap dunia kerja. Hal ini mencakup penyediaan program magang, pelatihan keterampilan, hingga perekrutan tenaga kerja secara langsung, khususnya bagi lulusan SMA/SMK.

Menurut Muhaimin, pendekatan ini penting agar masyarakat tidak sekadar bergantung pada bantuan sosial, melainkan memiliki penghasilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup.

"Orientasi pemberdayaan harus jelas, yaitu mendorong masyarakat naik kelas dan mandiri. Karena itu, kita perlu memperbanyak kesempatan kerja, termasuk melalui program cash for work atau padat karya tunai yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat," tegasnya.

Selain itu, ia mendorong agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN dialokasikan secara produktif untuk program padat karya di kawasan perdesaan, seperti kegiatan pelestarian lingkungan, pemulihan kawasan, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang melibatkan warga secara langsung.

Guna memastikan efektivitas di lapangan, Muhaimin menekankan pentingnya akurasi data dalam penyaluran seluruh program pemberdayaan. BUMN diimbau untuk mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.

Intervensi program juga diminta untuk diprioritaskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi agar kontribusi BUMN dapat terukur secara signifikan.

"CSR jangan berhenti pada bantuan yang sifatnya sementara. Kita harus mengarahkannya menjadi instrumen pemberdayaan yang membuka peluang usaha, memperkuat keterampilan, dan membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi," pungkas Muhaimin.