Ntvnews.id, Washington D.C - Sejumlah kandidat perempuan berpotensi meraih kemenangan dalam pemilihan umum paruh waktu atau midterm elections Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026. Pemilu ini akan menentukan komposisi Kongres serta kepemimpinan di sejumlah negara bagian untuk dua tahun mendatang.
Meski perempuan mencakup sekitar 51 persen dari total penduduk AS, keterwakilan mereka di Kongres masih terbatas. Saat ini, perempuan hanya mengisi 28,4 persen kursi di lembaga legislatif federal tersebut.
Dilansir dari DW, Rabu, 14 Oktober 2026, tercatat sebanyak 152 perempuan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat AS, angka tertinggi sepanjang sejarah. Di tingkat negara bagian, terdapat 14 gubernur perempuan dari total 50 gubernur, atau sekitar 28 persen.
Minimnya keterwakilan perempuan di Kongres dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari hambatan struktural dalam sistem politik hingga keterbatasan akses terhadap pendanaan kampanye.
Direktur Riset Center for American Women and Politics di Rutgers University, Kelly Dittmar, menjelaskan bahwa sistem politik AS memiliki sejumlah kendala yang menyulitkan kandidat baru untuk masuk ke dalam pemerintahan.
"Sebagian alasannya bersifat struktural, ada aturan dan proses dalam sistem politik kita yang membuat pendatang baru lebih sulit masuk," kata Kelly Dittmar, Direktur Riset di Center for American Women and Politics Rutgers University. "Secara historis, perempuan adalah pendatang baru."
Bava Juga: Belanda Pindahkan 86 Ton Cadangan Emas dari Amerika ke London, Ada Apa?
Salah satu kendala berasal dari masa jabatan anggota legislatif. Senator dipilih untuk masa jabatan enam tahun, sedangkan anggota DPR menjalani masa jabatan dua tahun. Namun, tidak ada batasan jumlah periode bagi anggota DPR untuk kembali mencalonkan diri sehingga mereka dapat mempertahankan kursinya selama puluhan tahun.
Selain itu, Dittmar menyoroti mahalnya biaya kampanye politik di AS. Perempuan secara historis memiliki akses yang lebih terbatas terhadap jaringan donor kaya yang sebagian besar didominasi laki-laki. Kondisi serupa juga terlihat dalam kepemimpinan partai politik, ketika politisi laki-laki yang telah mapan cenderung merekrut kandidat laki-laki lainnya.
Hambatan lain berasal dari bias budaya yang masih memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam politik, termasuk adanya "stereotipe dan harapan tentang apa yang bisa dan seharusnya dilakukan perempuan."
Dalam pemilu mendatang, seluruh 435 kursi DPR dan 35 dari total 100 kursi Senat akan diperebutkan. Selain itu, pemilih di 36 negara bagian akan menentukan gubernur mereka.
Kandidat Perempuan Demokrat Lebih Dominan di DPR
Di DPR AS, sebanyak 125 dari 435 anggota merupakan perempuan. Namun, keterwakilan mereka tidak tersebar secara merata di antara dua partai politik utama.
Partai Demokrat memiliki 95 anggota DPR perempuan, sedangkan Partai Republik hanya memiliki 30 anggota perempuan.
Menurut Dittmar, dukungan organisasi untuk merekrut dan mempersiapkan kandidat perempuan di Partai Republik masih lebih terbatas dibandingkan dengan yang tersedia bagi Partai Demokrat.
"Ada infrastruktur dukungan yang jauh lebih lemah bagi perempuan di dalam Partai Republik," kata Dittmar.
Ia menjelaskan, organisasi yang berfokus pada perekrutan, pelatihan, dan pendanaan kandidat perempuan sebagian besar berada di lingkungan Partai Demokrat atau beroperasi secara nonpartisan.
"Banyak pemimpin Partai Republik tidak melihat adanya insentif atau tekanan elektoral" untuk merekrut lebih banyak perempuan, tambahnya. Sementara itu, pemilih Demokrat dinilai lebih memperhatikan keberagaman dan cenderung menganggap keterwakilan perempuan sebagai aspek penting dalam menentukan pilihan politik.
Saat ini, Partai Republik menguasai mayoritas kursi DPR sehingga memiliki kewenangan menentukan ketua lembaga tersebut. Jabatan itu dipegang oleh Mike Johnson.
Sepanjang sejarah AS, hanya Nancy Pelosi dari Partai Demokrat yang pernah menduduki posisi ketua DPR sebagai perempuan. Ia menjabat pada periode 2007–2011 dan kembali memimpin lembaga tersebut pada 2019–2023.
Keterwakilan Perempuan di Senat Masih Terbatas
Tantangan bagi kandidat perempuan juga terlihat di Senat AS. Saat ini, perempuan mengisi sekitar 27 persen kursi, terdiri atas 16 senator dari Partai Demokrat dan 11 senator dari Partai Republik.
Setiap negara bagian memiliki dua wakil di Senat. Dengan masa jabatan enam tahun, pergantian anggota di lembaga ini berlangsung lebih lambat dibandingkan DPR. Selain itu, senator umumnya mewakili jumlah pemilih yang lebih besar sehingga membutuhkan sumber daya kampanye yang lebih besar.
Dittmar menilai kesempatan perempuan untuk memperoleh kursi Senat relatif terbatas karena jadwal pemilihan yang tidak berlangsung serentak.
"Untuk Senat, persoalannya adalah soal kesempatan dan waktu," katanya.
Dari 100 kursi Senat, hanya sekitar sepertiga yang diperebutkan setiap dua tahun. Akibatnya, kesempatan bagi kandidat perempuan yang belum pernah menjabat sebagai senator untuk memasuki lembaga tersebut menjadi lebih terbatas.
Biaya kampanye yang mencakup seluruh wilayah negara bagian juga menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kandidat perempuan umumnya memiliki kekayaan lebih rendah dibandingkan kandidat laki-laki.
Salah satu kandidat yang berpeluang mencatat sejarah adalah Peggy Flanagan dari Partai Demokrat di Minnesota. Apabila berhasil memenangkan pemilihan, ia akan menjadi perempuan penduduk asli Amerika pertama yang menjabat sebagai senator AS.
Flanagan merupakan anggota suku Ojibwe, yang juga dikenal sebagai Chippewa, kelompok masyarakat adat yang mendiami kawasan Great Lakes di Amerika Serikat dan Kanada.
Saat ini, Flanagan menjabat sebagai Wakil Gubernur Minnesota. Sejumlah survei menunjukkan persaingannya dengan kandidat Partai Republik, Michele Tafoya, berlangsung ketat. Tafoya merupakan mantan jurnalis olahraga yang juga dikenal sebagai penasihat bagi sejumlah politisi konservatif.
Peluang Munculnya Gubernur Perempuan Kulit Hitam Pertama
Ilustrasi - Bendera Amerika Serikat. (Antara)
Di tingkat negara bagian, saat ini terdapat 14 gubernur perempuan, dengan rincian 10 berasal dari Partai Demokrat dan empat dari Partai Republik. Enam di antaranya kembali mencalonkan diri dalam pemilu, termasuk Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders, yang sebelumnya pernah menjadi juru bicara Presiden Donald Trump pada periode pertama pemerintahannya.
Pemilu kali ini juga membuka peluang bagi perempuan kulit hitam untuk pertama kalinya terpilih sebagai gubernur negara bagian di AS.
Di Minnesota, Gubernur Tim Walz dari Partai Demokrat memutuskan tidak kembali mencalonkan diri. Dua kandidat yang bersaing untuk menggantikannya adalah Amy Klobuchar dari Partai Demokrat dan Lisa DeMuth dari Partai Republik, yang merupakan perempuan kulit hitam.
Sementara itu, di Georgia, politikus kulit hitam dari Partai Demokrat, Keisha Lance Bottoms, turut maju dalam persaingan memperebutkan kursi gubernur.
Dittmar memperkirakan peluang DeMuth untuk menang di Minnesota relatif kecil. Negara bagian tersebut dikenal sebagai basis kuat Partai Demokrat, sementara Klobuchar telah memiliki popularitas tinggi karena mewakili Minnesota di Senat AS sejak 2007.
Baca Juga: Mensesneg: 128 Ribu Warga Ikut War Undangan HUT RI, Ada WNI dari Amerika hingga Rusia
Persaingan di Georgia dinilai lebih terbuka. Dittmar menyebut peluang kedua kandidat di negara bagian tersebut cukup berimbang.
"Persaingan di sana dianggap sangat ketat, peluangnya 50-50." Ia menilai Bottoms "sangat berpeluang menjadi gubernur perempuan kulit hitam pertama."
Mantan Presiden Barack Obama menjadi salah satu tokoh penting yang mendukung Bottoms. Di sisi lain, Presiden Donald Trump telah menyatakan dukungannya kepada kandidat Partai Republik, Rick Jackson.
Hasil pemilu pada November mendatang akan menjadi penentu apakah keterwakilan perempuan di Kongres dan pemerintahan negara bagian AS akan meningkat. Persaingan tersebut juga menjadi ujian bagi peluang perempuan untuk menempati lebih banyak posisi strategis dalam politik Amerika Serikat.
Ilustrasi - Bendera Amerika Serikat (AS) (Antara)