Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan kepastian bahwa program bantuan pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (Pemda) akan tetap dilanjutkan pada Tahun Anggaran (TA) 2027 mendatang.
Kepastian tersebut disampaikan Mendagri usai melaporkan perihal program bantuan yang disalurkan melalui mekanisme kompetisi antardaerah ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal (untuk TA 2027) tetap ada’,” ujar Mendagri dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri selepas mendampingi Presiden Prabowo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang dihelat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan bahwa dari hasil koordinasi bersama pihak Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pemerintah telah mengalokasikan total anggaran senilai Rp2 triliun untuk tahun 2027.
Rencananya, anggaran tersebut akan dibagi rata menjadi dua porsi, yakni Rp1 triliun dialokasikan untuk program bantuan pemerintah kepada Pemda melalui Kemendagri, dan Rp1 triliun lagi disiapkan sebagai insentif fiskal dari Kementerian Keuangan kepada daerah. Meski demikian, detail terkait teknis implementasinya saat ini masih terus dimatangkan oleh instansi terkait.
Di samping itu, Mendagri memaparkan bahwa sepanjang tahun 2026 ini, Kemendagri telah sukses menggulirkan ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Kompetisi antardaerah tersebut dibagi ke dalam enam regional yang pelaksanaannya dipecah menjadi tiga gelombang, dengan kategori penilaian yang dinamis dan berbeda di setiap gelombangnya.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” jelas Mendagri.
Sebagai contoh pelaksanaan pada gelombang pertama tahun 2026, Kemendagri mempertandingkan empat kategori utama, meliputi Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing (Pembiayaan Kreatif), Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori memperebutkan peringkat terbaik (I, II, dan III) yang dikelompokkan berdasarkan level pemerintahan, yakni tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
Sebagai bentuk stimulus dan penghargaan, Kemendagri memberikan bantuan dana pemerintah secara langsung kepada daerah yang keluar sebagai pemenang. Peringkat I masing-masing kategori diganjar bantuan sebesar Rp3 miliar, peringkat II memperoleh Rp2 miliar, dan peringkat III mendapatkan Rp1 miliar.
“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tuturnya.
Adapun gelaran Rakornas TPAKD tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut meresmikan peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK), yang menandai adanya perluasan orientasi strategis nasional dari sekadar memperluas akses layanan keuangan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan keuangan tingkat keluarga.
Peresmian penting tersebut disimbolkan melalui prosesi penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo yang didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamenkeu Suahasil Nazara, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
