Sudaryono (Ntvnews.id/Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan telah menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tak memenuhi standar higiene dan sanitasi selama masa kepemimpinannya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan operasional dapur dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu disampaikan Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, penutupan dilakukan terhadap dapur yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan higiene dan sanitasi, termasuk yang diketahui menggunakan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) palsu.
"Kami telah menutup dapur kira-kira lebih dari 2.000 dapur yang tidak memiliki syarat kelayakan higienis dan sanitasi. Nggak punya, tutup. Ada juga praktik-praktik misalnya SLHS-nya ternyata palsu, ada," katanya.
Ia menegaskan, BGN juga menghentikan pengadaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, pembenahan tata kelola menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran dan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai aturan.
"Jadi pengadaan-pengadaan yang enggak benar itu kemudian kami, kami hentikan, ya," ujarnya.
Sudaryono turut menyoroti mekanisme pemberian insentif kepada pengelola dapur SPPG. Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat dapur yang telah dihentikan operasionalnya akibat kasus keracunan makanan, tetapi masih menerima pembayaran insentif per harinya.
Menurut Sudaryono, kondisi tersebut tidak boleh berlanjut. Pada masa kepemimpinannya, penghentian operasional dapur harus diikuti dengan penghentian insentif.
"Ternyata kenyataannya yang dulu, itu sudah di-suspend, tetap dibayar 6 juta sehari. Lho ini kan namanya mohon maaf, ini namanya lawak, ya. Dapur ditutup tetap dibayar 6 juta. Kalau saya jadi pemilik dapur, mendingan saya enggak masak dibayar 6 juta. Maka di era yang sekarang, dapur ditutup maka insentifnya harus juga berhenti. Itu jelas, klir," katanya.
Ia menilai, mekanisme pembayaran harus selaras dengan status operasional dapur. Dengan demikian, insentif tidak terus diberikan kepada fasilitas yang tidak menjalankan pelayanan sebagaimana mestinya.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono membeberkan temuan rekening virtual account (VA) ganda yang berkaitan dengan pengelolaan program MBG. Ia menyebut, setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat sekitar 400 rekening yang terindikasi ganda dengan total dana mencapai Rp414 miliar.
Menurut Sudaryono, dana tersebut ditemukan pada rekening dapur yang belum beroperasi. BGN kemudian melakukan penelusuran dan mengembalikan dana tersebut ke kas negara.
"Jadi setelah kami masuk, kami temukan ada sekitar 400-an sekian rekening, rekening VA itu, dobel. Setelah dicek, ternyata ada isinya, Pak Rocky Gerung. Isinya itu adalah 414 miliar setelah ditotal. Jadi dapurnya belum beroperasi, rekeningnya sudah diisi. Nah itu kemudian kami sisir, kami kembalikan ke kas negara 414 miliar," imbuhnya.
Sudaryono juga mengkritik praktik pembangunan dapur yang tidak diimbangi pemenuhan standar kelayakan. Ia menyebut, skema insentif yang tidak mempertimbangkan kondisi dan kinerja dapur berpotensi menimbulkan penyimpangan.
Ia mencontohkan adanya dapur dengan kondisi lingkungan yang dinilai tidak layak, termasuk fasilitas yang berdekatan dengan kandang babi serta kegiatan memasak yang dilakukan di bawah sarang burung walet.
"Ini enggak bisa diteruskan. Ini, ini menurut saya, ini adalah demonstrasi kebodohan. Maka di era kita, kita sisir semua," ujarnya.
Sudaryono menegaskan, kepemilikan SLHS saja tidak otomatis menjamin seluruh proses pengolahan makanan telah memenuhi standar keamanan pangan. Karena itu, BGN melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pelaksanaan operasionalnya, bukan hanya memeriksa kelengkapan sertifikat.
Ia mengatakan, sejumlah temuan terkait sertifikat yang diduga palsu dan persoalan lain telah ditangani untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
