Insiden ini mengakibatkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka setelah terlibat dalam aksi perusakan di ruang sidang paripurna DPRD Majene.

Massa Rusak Kantor DPRD Majene (Tangkapan Layar: YouTube)

Demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Indonesia dalam dua hari terakhir dipicu oleh langkah Baleg DPR yang mendorong revisi UU Pilkada untuk disahkan dalam Rapat Paripurna, meskipun putusan MK pada Kamis, 22 Agustus diabaikan.

Namun, Rapat Paripurna tersebut akhirnya tidak jadi mengesahkan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa penundaan pengesahan tersebut disebabkan oleh ketidaktercapaian kuorum dalam rapat.

Pada Kamis malam, Dasco mengumumkan bahwa DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada yang diajukan oleh Baleg, sehingga aturan tersebut akan mengikuti Putusan MK. DPR juga memberi wewenang kepada KPU untuk melanjutkan proses PKPU terkait Pilkada sesuai dengan putusan MK tersebut.