Ia juga menjelaskan bahwa, langkah awal menuju konsep pembangunan yang akan dijalankan adalah mengetahui kebutuhan dari 299 kecamatan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan di kawasan perbatasan negara tersebut.

Seperti kebutuhan infrastuktur pasar sekolah, perumahan, jalan, kebutuhan dermaga, kebutuhan mesin untuk perahu.

Setelah memetakan kebutuhan, nantinya pembangunan kawasan perbatasan disesuaikan dengan prioritas nasional. Terutama pemilihan daerah yang perlu jadi atensi.

"Itulah yang menjadi prioritas nanti," ucapnya.

Setelah memilih lokasi prioritas, lanjut Tito, BNPP akan mengajukaan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nantinya, anggaran tersbut akan disebarkan ke 27 kementerian/lembaga, 15 gubernur dan 54 bupati serta wali kota yang yang menjadi anggota BNPP .

"Dari hal ini, kita juga berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten di perbatasan," kata Tito.