DPR Minta KPU Jelaskan Penggunaan Anggaran Pemilu 2024

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 11 Sep 2024, 06:30
Deddy Setiawan
Penulis
Tasya Paramitha
Editor
Bagikan
Gedung KPU RI. (Antara) Gedung KPU RI. (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, telah meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran untuk Pemilu 2024.

Permintaan ini disampaikan oleh Ahmad Doli setelah mendengarkan pendapat seluruh anggota Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat yang melibatkan KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Rapat tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA K/L) untuk tahun 2025.

"Ketika mendengar cerita anggota dewan yang lain, ini ada penyesalan bagi saya. Karena menurut saya, anggaran yang kami perjuangkan itu membuat gaya hidup bapak, ibu, menjadi mewah semuanya," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Baca Juga: DPR Bakal Rapat Dengan KPU Soal Kotak Kosong

Ia kemudian mengungkapkan keterkejutannya terhadap penggunaan anggaran Pemilu 2024, yang mencakup pembelian rumah dinas dan apartemen serta penggunaan pesawat jet pribadi.

"Private jet. Saya tadi tidak menduga, tetapi ternyata laporannya benar ada, diakui memakai uang APBN," ujarnya.

Dia juga mengajukan pertanyaan mengenai keputusan KPU RI untuk memproduksi dua film untuk Pemilu 2024, yaitu "Kejarlah Janji" dan "Tepatilah Janji."

Baca Juga: Ada Gerakan 'Anak Abah Tusuk 3 Paslon', Ini Kata KPU

"Coba jelaskan sama kami apa background (latar belakang, red.) film itu dibuat dan output-nya apa? Seingat saya membuat film itu minimal Rp10 miliar. Sekarang sudah ada dua film. Bayangkan, dua film KPU buat dalam periode ini," katanya.

Doli kemudian meminta klarifikasi dari KPU RI mengenai siapa target penonton kedua film tersebut dan alasan di balik pembuatan film-film tersebut.

"Apakah itu bagian dari sosialisasi? Kalau sosialisasi, sejauh mana efeknya terhadap apa? Terhadap partisipasi publik? Pemahaman publik tentang pemilu atau apa?" ujarnya.

Halaman
x|close