Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

TKR didirikan untuk menghadapi ancaman militer, baik dari dalam maupun luar negeri. Di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman, TKR menjadi kekuatan yang solid dalam menghadapi pasukan Belanda yang berusaha merebut kembali Indonesia.

TKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada tahun 1946, dan akhirnya menjadi TNI pada tahun 1947.

TNI memainkan peran sentral dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama masa agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948.

Meskipun kalah dalam persenjataan dan kekuatan, TNI mengandalkan taktik gerilya yang berhasil melemahkan Belanda.

TNI juga berkolaborasi dengan laskar-laskar rakyat yang terdiri dari kelompok-kelompok bersenjata yang tidak terorganisir secara resmi, kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia di mata internasional dan membantu diplomasi yang akhirnya berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Selama era Orde Baru, TNI yang saat itu tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memegang peran dwifungsi, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, serta sebagai kekuatan sosial-politik.