Ntvnews.id, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menginginkan Polri dapat dikembalikan lagi di bawah naungan TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ini menyusul tudingan kecurangan PDIP di Pilkada 2024, yang turut melibatkan kepolisian atau yang mereka sebut 'Partai Cokelat'.

"Kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus di Kantor DPP PDIP, Kamis, 28 November 2024.

PDIP juga berharap agar tugas Polri nantinya dapat diubah oleh DPR RI. Dimana nantinya tugas baru yang diemban kepolisian hanya sebatas mengatur lalu lintas saja, bahkan berpatroli di perumahan.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan, di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata dia.

Ia pun mau Polri bisa lebih berwibawa dalam mengungkapkan beberapa kasus yang sering menjadi masalah.

"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi Kepolisian," papar Deddy.

Sebelumnya, PDIP menuding terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di sejumlah daerah. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali disalahkan atas hal itu. Selain Jokowi, Polri juga dijadikan biang keladi atas tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, kecurangan ini adalah sisi gelap ambisi untuk terus berkuasa dari Jokowi.