Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, memberikan tanggapan terkait permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Politikus PAN ini menyebut pihaknya belum menerima laporan adanya gugatan untuk tingkat gubernur dalam Pilkada 2024 di MK.

"Tidak ada catatan sejauh ini terkait dengan permohonan perselisihan hasil pilkada untuk tingkat gubernur," ujar Bima dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2024.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tegaskan Kualitas dan Partisipasi Pemilih Tetap Terjaga Saat Pilkada

Bima menjelaskan bahwa berdasarkan catatan Kemendagri, sebagian besar gugatan yang diajukan ke MK berasal dari Pilkada tingkat bupati dan wali kota.

"Untuk permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) juga kita rekap datanya. Jadi yang terbanyak adalah tingkat bupati, 86, dan wali kota, 29," jelasnya.

Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Kemendagri mencatat ada 38 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 dengan calon tunggal.