Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menegaskan pentingnya perubahan undang-undang (UU) untuk menghapus pertimbangan meringankan terhadap terdakwa yang berlaku sopan selama persidangan.

Menurut Juru Bicara MA, Yanto, ketentuan ini diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau mau dihapus, ya undang-undangnya seperti itu. Lagi-lagi kalau mau dihapus diubah dulu ya,” ujar Yanto saat ditemui di Gedung MA, Jakarta, pada Kamis, 2 Januari 2025.

Jubir MA, Yanto (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pernyataan ini muncul merespons kritik terhadap putusan yang memberikan pertimbangan meringankan bagi terdakwa Harvey Moeis.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum menjatuhkan putusan pidana, hakim wajib mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

“Itu jadi wajib dicantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Nah, pertimbangan secara hal yang memberatkan dan meringankan itu kan secara umum,” kata Yanto.

Jubir MA, Yanto (NTVNews.id/ Adiansyah)

Pasal 197 ayat (1) huruf f UU KUHAP berbunyi: “Aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.