Ntvnews.id, Jakarta - Insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025) yang mengakibatkan satu PMI meninggal dunia empat lainnya mengalami luka berat, menuai kecaman dari sejumlah pihak di Indonesia.

Ini merupakan kejadian yang terus berulang di tengah banyaknya jumlah PMI yang mengadu nasib ke Malaysia. Baik yang berstatus legal maupun ilegal atau undocumented worker. Diyakini jumlah PMI ilegal di Malaysia. Namun Koordinator Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta dalam Dialog NTV Prime di Nusantara TV menyebut tidak ada data akurat dan valid soal jumlah PMI di Malaysia.

Migrant Care juga sangat menyayangkan ternyata upaya perlindungan pekerja migran yang menjadi nomenklatur Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ternyata mempunyai target untuk pengiriman pekerja migran kita ke luar negeri.

"Betul ini target Kementerian. Silakan dibuka di TV pers conference secara terbuka Pak Menteri menyampaikan 425.000 menjadi target pengiriman pekerja migran,“ kata Trisna.

Menurut Trisna, PMI yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak. Namun sulit untuk mendapatkan angka yang akurat dan valid karena tidak adanya data PMI di luar negeri.

"Korban bagi saya lebih jauh lebih banyak daripada yang bisa saya sebutkan tentunya berikut juga ee tata kelola yang kurang memadai. Misal data pekerja migran itu kita tidak punya data persis berapa pekerja migran kita yang ke luar negeri. Hampir 2 juta itu yang undocumented. Saya bisa jamin bahwa data itu juga invalid karena sampai sekarang masih disusun peta satu data pekerja migran Indonesia. Bisa lebih dong," tutur Trisna.

"Bahkan kalau misal kami Miigrant Care juga mengawal kemarin memantau Pemilu data untuk yang memilih DPT DPT luar negeri sebanyak 1,7 juta. Itu keseluruhan warga Indonesia yang di luar negeri. Berapa coba jumlah pekerja migran kita? Itu masih termasuk jumlah pelajar, jumlah pelawat yang ke sana atau Konsul yang ada di luar negeri. Jadi kita memang tidak punya data migrasi yang satu data," imbuhnya.