Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pembatalan sertifikat tanah bisa terjadi apabila proses pembuktian yuridisnya tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pembatalan bisa dilakukan jika prosedur atau proses penerbitan sertifikat terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada.

Ketiga, meskipun proses yuridis dan prosedural sudah sesuai, sertifikat bisa dibatalkan jika fakta material tentang tanah tersebut sudah tidak relevan atau hilang.

"Meskipun prosedurnya benar, jika fakta material saat ini sudah tidak ada, sertifikat tetap bisa dibatalkan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi mencabut status penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk pagar laut milik PT Intan Agung Makmur (IAM) di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.

Baca juga: Nusron Wahid Beri Sanksi Berat 8 Pegawai Kantah Terkait Pagar Laut Tangerang

Nusron menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi dan pemeriksaan terhadap penerbitan SHGB dan SHM untuk pagar laut di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Kohod, ditemukan bahwa penerbitannya cacat prosedural dan material, sehingga batal menurut hukum.