Menurutnya, hasil pemeriksaan terhadap batas daratan atau garis pantai yang tercantum dalam SHGB dan SHM di Desa Kohod menunjukkan bahwa itu melanggar ketentuan yuridis. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat tersebut otomatis bisa dibatalkan.

Nusron menambahkan, dari 263 SHGB dan SHM yang tercatat di kawasan bawah laut tersebut, sebagian besar sudah dibatalkan penerbitannya karena melanggar aturan yang ada, yaitu karena terletak di luar garis pantai.

"Ada banyak bidang yang terkena dampak, namun belum semuanya selesai diproses. Prosesnya masih berlangsung satu per satu, sehingga jumlah pasti yang dibatalkan belum diketahui. Namun, hari ini sekitar 50 sertifikat sudah dibatalkan," ujar Nusron di Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.

(Sumber: Antara)