Sebagai contoh, Menteri Fadli mengungkapkan bahwa Aceh, yang memiliki banyak potensi cagar budaya, baru memiliki satu situs yang diakui sebagai cagar budaya nasional. Masalah utama yang dihadapi adalah kendala administratif dan birokrasi yang berbelit, termasuk proses pengajuan yang harus melalui tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Namun, ia menekankan bahwa dengan "political will", hambatan tersebut bisa diatasi. Ia
mencontohkan kasus di Banten Lama, di mana proses penetapan tim ahli cagar budaya yang sebelumnya macet bertahun-tahun, akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu tiga hari setelah komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.

"Saya tidak tahu bottleneck-nya di mana, tapi kalau ada political will yang kuat, kendala-kendala
administratif ini bisa cepat selesai," tegasnya.

Sebagai solusi, Menteri Fadli mengajak IAAI untuk berkolaborasi dalam memperkuat tenaga ahli cagar budaya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keterlibatan arkeolog dinilai krusial dalam mempercepat proses penelitian dan pengakuan situs-situs bersejarah.

Selain itu, ia juga menyoroti perlunya mekanisme pembaruan aturan terkait penetapan cagar budaya nasional, agar dalam kondisi tertentu, suatu situs dapat langsung diakui tanpa harus melalui proses yang panjang di tingkat daerah.

"Banyak situs yang sebenarnya sudah sangat layak menjadi cagar budaya nasional, tetapi terhambat prosedur yang berbelit. Ini yang harus kita perbaiki," katanya.

Di luar pengakuan cagar budaya dalam negeri, Menteri Fadli juga menyoroti pentingnya repatriasi benda-benda bersejarah yang saat ini berada di luar negeri. Pemerintah telah memulai langkah ini dengan Belanda dan akan memperluas upaya diplomasi budaya dengan Inggris, Jerman, India, dan Amerika Serikat.