Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Ini dilakukan terhadap warga Gaza yang terluka, dan berlangsung untuk sementara. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengaku masih menunggu arahan Prabowo terkait hal itu.
"Apa pun perintah dari Presiden kepada Kemhan atau TNI, kami siap mengeksekusi," kata Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigadir Jenderal Frega Wenas, Rabu, 16 April 2025.
Dalam rencana evakuasi warga Gaza, kata dia perlu adanya pertimbangan mengenai kebijakan luar negeri. Sehingga, kementerian yang akan memimpin wacana itu merupakan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Sehingga, Kemlu akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lantaran keputusan evakuasi warga Gaza tidak diputuskan oleh Indonesia secara sepihak.
"Karena bukan hanya dengan Indonesia saja. Kita kalau misalnya melakukan proses untuk membantu, mungkin ada warga di Gaza yang memang membutuhkan perawatan dan pemulihan, kemudian Indonesia menawarkan, itu ada proses negosiasi juga dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah," tutur Frega.
Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.
"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Prabowo.
Tapi, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan
"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," tandas Prabowo.