Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Rano Karno Harap Sinergi Pusat dan Daerah Menguat

Ntvnews.id, Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar upacara di halaman Balai Kota Jakarta, Jumat, 25 April 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno tampil sebagai inspektur upacara dengan mengangkat tema "Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045."

Dalam sambutannya, Rano Karno menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah demi memperkuat sistem pemerintahan yang lebih adaptif, transparan, dan berintegritas.

Ia juga menilai, kolaborasi lintas sektor adalah fondasi utama dalam mencapai pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

"Saya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ucapnya.

Rano menyampaikan, agar otonomi daerah benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, ada delapan fokus strategis yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pramono Anung dan Rano Karno (ntvnews.id)

Di antaranya, peningkatan swasembada pangan nasional, penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, lalu penerapan pemerintahan bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kemudian pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif, peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui sinergi lintas sektor, pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dan percepatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Rano Karno menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga harus aktif merancang solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dengan begitu, pembangunan akan berlangsung lebih merata, adil, dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah tidak hanya harus menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal," ucapnya.

Kata Rano, langkah tersebut penting agar pembangunan dapat berlangsung secara adil dan merata. Oleh karenanya, diperlukan penguatan kapasitas daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.